SURABAYA (Lenteratoday) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur bersama Pemprov Jawa Timur menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024 menjadi menjadi Perda. Persetujuan dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Jatim, Rabu (15/11/2023).
Dari persetujuan tersebut diketahui besaran APBD Jatim tahun 2024 untuk pendapatan daerah sebesar Rp 31.418.164.711.007. Sedangkan untuk belanja daerah mencapai Rp 33.265.021.983.864. Dengan demikian defisit anggaran daerah sebesar Rp 1.864.857.272.857 yang akan ditutup dengan pembiayaan daerah netto.
Terkait dengan besaran anggaran tersebut, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah mengungkapkan bahwa yang menjadi fokus pada APBD 2024 mendatang adalah merampungkan visi misi gubernur, karena tahun 2024 adalah tahun akhir sakalipun sebenarnya waktu gubernur hanya sampai pada 31 Desember 2023 besok
“Tapi visi misi, siapapun yang menjadi Pj (Penjabat Gubernur) berkewajikan secara konstitusional untuk melanjutkan. Satu diantaranya adalah terkait dengan perekonomian untuk melaju cepat untuk mencapai Indonesia maju sesuai dengan tagline Indonesa,” tandasnya, Rabu (15/11/2023).
Kemudian, masalah kemiskinan juga menjadi fokus. Anik menandaskan, meski saat ini tingkat kemiskinan di Jatim pada posisi terbagus, tercepat, terbaik, tertinggi dalam penurunan kemiskinan ekstrem yang saat ini tinggal 0,82%. “Tetapi kemiskinan secara umum secara generalisasi masih lebih tinggi sedikit dari nasional, itu yang menjadi PR yang harus terselesaikan tahun 2024,” tegasnya.
Masalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menjadi fokus. Sebab, saat ini TPT di Jatim masih tinggi sehingga perlu di-push lagi terkait dengan program-program padat karya. Terlebih lagi, saat ini juga proses menuju penetapan Perda perlindungan dan peberdayaan UMKM. Di mana, 58% persen dari PDRB Jatim adalah di-support pelaku UMKM. Untuk itu, Anik mengharapkan supaya APBD 2024 ini sudah bisa direalisasikan pada Januari 2024 mendatang.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Abdul Halim mengatakan program-program yang direncanakan oleh Gubernur hanya akan berjalan dengan baik dan sesuai target manakala diimplementasikan dalam kondisi mayarakat yang kondusif.
“Asumsi bahwa masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi serta intensifikasi pengurangan kemiskinan berpengaruh besar terhadap kondusifitas suatu daerah tidaklah salah, namun demikian kesiapan yang matang dan upaya-upaya antisipasi dengan melibatkan seluruh pihak-pihak dan elemen terkait untuk menjamin keamanan dan kondusifitas harus terus ditingkatkan,” katanya.
Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional, Muhammad Aziz, mengatakan bahwa tema agribisnis dan ekonomi inklusif masih akan terus menjadi tantangan. Untuk itu dia mendesak supaya jajaran perbankan BUMN, dan bank BUMD segera meningkatkan aksesi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Tani (KUT), dan Dana Bergulir.
“Sebagai catatan, KUR, KUT, dan Dana Bergulir, masih sulit diakses oleh masyarakat pelaku usaha mikro. Kami menggarisbawahi sulit akses pembiayaan ini dengan realita yang mengejutkan bahwa Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur merilis angka penyaluran kredit di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 45,62 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” tandasnya.
Dia menambahkan, berdasarkan data hingga akhir Agustus 2023 realisasi kredit di Jawa Timur mencapai Rp 23,80 triliun, angka tersebut turun jika dibanding periode yang sama di tahun 2022 yang mencapai Rp 43,77 triliun.
“Penurunan ini tidak tanggung-tanggung hingga separuh dari tahun sebelumnya. Ada apa yang demikian? Daya beli yang lesu? Iklim usaha yang tidak menjanjikan? Barang impor yang makin banyak membanjiri atau peran pemerintah Jawa Timur yang tidak maksimal? Ini kita perlu cari jawabannya untuk memberikan solusi bagi petani dan UMKM ke depan,” tegasnya.
Kemudian, Fraksi PAN juga mengapresiasi mandatory spending pada bidang kesehatan. Dengan salah satu fokus pada stunting menjadikan penurunan stunting cukup signifikan pada 2022, dengan menyisakan Kabupaten Jember, Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso sebagai kontributor tertinggi.
“Fraksi PAN perlu mengingatkan bahwa anggaran stunting atau apapun dalam rangka intervensi kondisi, adalah untuk benar-benar menyasar target. Anggaran tidak untuk hal-hal yang bersifat administratif atau sejenisnya sebagaimana hal ini pernah disinyalir oleh Presiden dalam forum BPKP,” pungkasnya.
Sedangkan, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Karimullah Dahrujiadi mengatakan bahwa berat belanja daerah pada 2024 masih pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan PU/ Infrastrutur. Berikutnya sektor Pertanian dan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, serta Pemerintahan Umum.
Sektor Pendidikan dianggarkan Rp 8,4 trilyun atau sudah lebih 28%. Sektor Kesehatan setidaknya mencapai Rp 5,2 trilyun lebih (19,5% di luar belanja gaji dan tunjangan) untuk Penguatan RSU/RSUD dan Ponkesdes, penyiapan Tantistas warga miskin maupun pemantapan sistem BLUD. Provinsi terus berupaya meraih UHC 98% di tahun 2024 guna meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Selanjutnya adalah infrastruktur dimana yang menjadi prioritas adalah pembangunan SPAM di lokasi rawan kekeringan serta penggalian sumur bor berikut jaringan perpipaan di 50 lokasi. Di sisi lain juga penyediaan transportasi umum dan peningkatan kualitas perlengkapan jaringan jalan guna kelancararan konektivitas sosial-ekonomi. Sektor infrastruktur didukung dana Rp 5.93 trilyun (25.4% di luar belanja transfer) untuk meraih target cakupan 40% infrastruktur pelayanan publik.
“Sosial, dilakukan kebijakan strategis untuk mereduksi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran dan ketimpangan sosial- ekonomi melalui 7 program unggulan dalam bentuk BLT,” tandasnya.
Sementara itu, Sekda Prov Jatim, Adhy Karyono mengatakan bahwa dari postur anggaran tersebut maka untuk prioritas pertama adalah Pendidikan. Di mana sebenarnya untuk anggaran Pendidikan minimal 20% dari APBD, namun anggaran Pendidikan di Jatim sudah mencapai 26,7%.
“Kemudian dari kesehtaan yang dipatok harus 10 %, kita sudah mencapai hampir 15% dan tentu target kami adalah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang tinggal 0,82 %. Mudah udahan di akhir tahun ini bisa turun lagi menjadi 0,6 atau 0,5 %. Maka, kita akan tuntaskan dengan belanja untuk bantuan sosial, untuk penangguangan kemiskinan, dan juga untuk antisipasi terkait bencana,” tagasnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
