Madiun - Walikota Madiun, Maidi meminta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Madiun, untuk melakukan tracing validasi kualifikasi data orang sakit yang di Kota Madiun.
Tujuannya, kata Walikota, untuk menganalisa dan menekan angka orang sakit yang ada di Kota Pendekar. Selain itu apabila validasi data ini sudah tercatat, nantinya Walikota akan menerapkan inovasi kebijakan tentang kesehatan untuk masyarakat.
"Saya minta soal rangking itu belum bisa terjawab. Nah kalau kita tahu data itu nanti kita bisa menganalisa," ujarnya, saat rapat di Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Kota Madiun, Senin (15/6/2020).
Menurut Walikota, proses validasi data secara mandiri seharusnya bisa dilakukan oleh BPJS Kota Madiun dan tak harus menunggu data dari pusat. Karena ia ingin Kota Madiun bisa menampilkan data secara rinci serta berbeda dengan kota-kota yang lain.
Mantan sekda kota itu menambahkan validasi data oramg sakit ini dianggap penting. Karena nantinya akan berdampak kepada kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) dibeberapa tahun ke depan.
"Jadi nanti kalau ada batuk pilek datanya seberapa banyak, dari data itu maka saya harus membuat inovasi kebijakan. Seperti hanya produksi jamu ramuan khusus buat yang gak watuk pilek gratis. Nanti akan di taruh diangkringan-angkringan. Jadi diharaplan dengan adanya ramuan itu akan menekan angka sakit di Kota Madiun,"jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kota Madiun Santi Parulian Panjaitan menyambut dengan baik usulan dari Pemkot Madiun tersebut. Ia pun langsung mempersilahkan kepada pihak pemerintah untuk membuat Surat Keputusan (SK) terkait proses validasi kualifikasi data oramg sakit ini.
"Monggo di SK kan karena yang berhak kan dari eksekutif dan kita yang menjalankan. Karena ini juga kebutuhan penting bersama-sama merapihkan dan memastikan data kita di Kota Madiun ini," katanya.
Ia merasa usulan Walikota Maidi bisa jadi percontohan empat wilayah yang lain seperti, Magetan, Ponorogo, Ngawi dan Kabupaten Madiun.
"Kalau sudah bisa lakukan itu kami akan coba usulkan juga kepada empat wilayah yang lain. Karena kami juga mempunyai semsngat yang sama dengan dinsos dan dukcapil karena kami juga ingin data JKN PD Pemdanya ingin yang mutakhir," pungkasnya. (Sur)
.jpg)
