KEDIRI (Lenteratoday) - Pemkot Kediri akan menambah data sektoral untuk mendukung program Satu Data Indonesia (SDI) Kota Kediri. Pada 2024 akan menambah 2.623 data sektoral yang dari perangkat daerah untuk pengukuran target kinerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Guna menyepakati data sektoral forum SDI Kota Kediri tahun 2024 tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Chevy Ning Suyudi bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Apip Permana serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS Parjan telah menandatangani berita acara kesepakatan data prioritas tahun 2024
Acara yang penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung di ruang Kilisuci Balai Kota Kediri, Senin (11/12/2023) disaksikan seluruh produsen data di lingkup Pemkot Kediri.
Kepala Bappeda Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi yang membuka sekaligus menjadi salah satu narasumber pada acara tersebut mengatakan setelah kesepakatan data prioritas pada hari ini, akan ada penambahan data sektoral pada masing-masing OPD hingga level kelurahan.
Setelah sebelumnya di 2022 menurut Chevy, pihaknya telah melakukan penguatan sistem, penyusunan tata kelola, penyusunan katalog data dan penyediaan dashboard eksekutif data prioritas. Selanjutnya di 2023 juga telah dilakukan perluasan ekosistem dan integrasi data data antara SDI Pusat, Data Jatim dan SIPD e-walidata.
Semua itu untuk menambahkan implementasi kode referensi dan data induk, serta interoperabilitas data prioritas yaitu data strategis untuk pendukung Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan juga Rencana Strategis (Renstra).
“Di tahun ini, beberapa kajian-kajian dan penelitian yang dilakukan juga sudah menggunakan data-data yang dihimpun melalui portal satu data,”ungkapnya.
Kemudian di 2024 mendatang, menurut Chevy Pemkot Kediri akan melakukan pendayagunaan ekosistem, daftar data dan data prioritas untuk seluruh data agar dapat diakses melalui portal SDI Kota Kediri, pemanfaatan satu data untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
Selanjutnya pemanfaatan data yang terkonsolidasi untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) “Beberapa hal yang sudah dimanfaatkan dari satu data ini sampai 2023, sangat berfungsi untuk perencanaan Kota Kediri.
Terlebih di tahun 2024 Pemkot Kediri akan memiliki tugas sangat berat menghadapi pilpres dan pilkada secara serentak, yang membutuhkan dokumen-dokumen perencanaan yang juga harus diakhiri tahun ini. Data-data pada portal SDI Kota Kediri ini sangat mendukung perencanaan-perencanaan tersebut,”jelasnya.
SDI Kota Kediri tak hanya mendukung kajian dan penelitian yang dilakukan Pemkot Kediri, tapi juga menjadi data pendukung untuk menentukan kondisi sosial, ekonomi, SDM serta program dan kebijakan yang harus dibuat pemerintah. Termasuk salah satu dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM.
Menurut Kepala BPS Kota Kediri, Parjan yang juga menjadi narasumber menyampaikan IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah.
“IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu negara/wilayah dan IPM Kota Kediri 2023 memiliki nilai tertinggi se-eks Karesidenan Kediri, yaitu 80,97. Nilai ini menunjukkan ukuran kinerja Pemkot Kediri sangat baik,”ujarnya.
Menurut Parjan dari data yang dirilis BPS, IPM Kota Kediri meningkat 0,85, dari 80,12 di tahun 2022 menjadi 80,97 di tahun 2023. Peningkatan ini dikarenakan komponen penilaian IPM bertambah, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) hingga 0,3 dari 75,44 di 2022 menjadi 75,74 di 2023.
Penambahan komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dari 15,44 di 2022 menjadi 15,45 di 2023, penambahan komponen rata-rata lama sekolah dari 10,45 di 2022 menjadi 10,69 di 2023 serta komponen pengeluaran per Kapita disesuaikan (PPP) dari Rp.12.762,- menjadi Rp.13.276.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Kediri Apip Permana yang juga menjadi narasumber sekaligus sebagai walidata mengatakan untuk mencapai rencana aksi Pemkot Kediri ke depan, seluruh OPD dapat menghimpun data-data awal yang berkualitas, valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kalau data saja salah, otomatis eksekusi untuk membuat program kegiatan juga akan salah. Saya percaya dengan kerjasama kita semua, SDI Kota Kediri akan bisa menghasilkan data berkualitas,”tegasnya.
Terakhir Apip berharap dengan terwujudnya rencana aksi, diharapkan program-program yang teranggarkan dari APBN dan APBD tidak sia-sia dan tepat sasaran. “Tentu, semua program tersebut akan bermuara untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Gatot Sunarko | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
