MALANG (Lenteratoday) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan penyelesaian sebanyak 86 titik drainase di tahun 2024. Langkah tersebut diambil untuk memperbaiki sistem drainase serta mengurangi dampak banjir genangan yang sampai saat ini masih sering terjadi di Kota Malang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto mengatakan, meskipun titik-titik drainase tersebut tergolong kecil, namun proses perencanaan telah dilakukan sejak tahun 2023 dan akan disesuaikan dengan masterplan drainase yang telah ada.
"Nanti dari 86 itu kita shiftingkan. Tapi kan tetap kita harus berpedoman pada masterplan drainase. Tahun 2024 itu kita prioritasnya di daerah Lowokwaru, karena yang sering (banjir genangan) itu kan di Kalpataru, Kedawung, kemudian di Jalan Anggrek Panda sampai ke Brantas, kemudian di Jalan Flamboyan, Cempaka Kuning, itu akan kita selesaikan," ujar Dandung, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (9/1/2024).
Dandung menambahkan, pengerjaan 86 drainase tersebut telah sejalan dengan usulan masyarakat Kota Malang, yang muncul dari hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan pokok-pokok pikiran (pokir). Namun demikian, pihaknya mengaku akan tetap mengacu pada masterplan drainase yang telah dimiliki Pemkot Malang.
"Ini kan bentuk penghargaan kita terhadap partisipasi masyarakat yang sudah ikut berperan ke dalam perencanaan pembangunan Kota Malang melalui musrenbang dan pokir itu," tambahnya.
Sebelumnya, Dandung juga menjelaskan bahwa di tahun 2023 kemarin, sebanyak 62 titik pengerjaan drainase telah berhasil diselesaikan, sehingga mampu memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Dalam hal ini, Dandung mengaku telah turun langsung ke salah satu titik banjir di kawasan Sawojajar. Hasilnya, genangan air berhasil berkurang dalam waktu sekitar 15 menit, menunjukkan efektivitas upaya penanganan yang telah dilakukan.
"Jadi pengerjaan drainase di Sawojajar itu, saya kira sudah berhasil menurunkan tinggi genangan hingga 40-50 persen, terutama di titik Jalan Danau Toba. Nah harapannya melalui normalisasi drainase yang berkelanjutan, persoalan banjir di Kota Malang dapat teratasi sesuai proyeksi yang ada dalam masterplan," jelasnya.
Di sisi lain, Dandung juga mengungkapkan bahwa di tahun 2024 ini, Pemkot Malang telah menerima kabar baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terkait rencana pengerjaan drainase di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Dalam konteks ini, menurutnya Pemkot Malang akan menjadi penerima manfaat dari proyek yang ditawarkan oleh Pemprov Jatim tersebut.
"Jadi nanti itu dalam bentuk pekerjaan, kami sebagai penerima manfaat. Kami 2023 kemarin sudah mengirimkan permohonan dan Detail Engineering Design (DED) ke provinsi," tukasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, menegaskan bahwa persoalan mengenai penanganan banjir masih menjadi PR serius baik bagi Pemkot Malang maupun DPRD. Fathol juga menekankan perlunya perbaikan dan normalisasi drainase yang sesuai dengan kajian yang telah ada dalam masterplan drainase.
Lebih lanjut, Fathol juga menyebut bahwa anggaran senilai Rp 59 miliar telah siap digelontorkan untuk mencapai target penyelesaian 86 titik pengerjaan drainase pada tahun ini. "Jadi ya harapannya titik genangan dan banjir bisa ditekan secara bertahap sesuai dengan yang ada di Masterplan Drainase," ungkap Fathol.
Diakhir, Fathol juga menyoroti pentingnya pelaksanaan proyek dengan jangka waktu yang memadai, mengingat jumlah titik yang cukup banyak. Pihaknya berharap agar proyek ini tidak berjalan mendekati akhir tahun, melainkan telah siap dieksekusi sebelum Mei atau April 2024 agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Malang, setidaknya pada Agustus atau September mendatang.
Reporter: Santi Wahyu|Editor:widyawati
.jpg)
