SEOUL (Lenteratoday) - Korea Selatan memerintahkan para dokter peserta pelatihan untuk kembali bekerja pada hari Senin (19/2/2024) setelah mereka mengundurkan diri secara massal untuk memprotes reformasi pelatihan medis. Pemerintah setempat mempertimbangkan menggunakan tenaga medis militer untuk mengatasi kekurangan tenaga medis.
Korea Selatan mengklaim memiliki jumlah dokter per penduduk yang tergolong rendah di antara negara-negara maju lainnya. Pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan jumlah dokter, sebagian di antaranya ditujukan untuk membantu populasi yang menua dengan cepat.
Namun, dokter menentang rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran secara drastis yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pelayanan. Mereka juga prihatin bahwa reformasi tersebut dapat mengurangi gaji dan status sosial mereka.
Pada hari Senin (19/2/2024), meskipun pemerintah mengancam tindakan hukum, ratusan dokter peserta pelatihan memilih untuk mengundurkan diri dan berhenti bekerja mulai hari Selasa.
Namun, pemerintah mengumumkan bahwa mereka telah menerapkan "perintah pemeliharaan perawatan untuk semua dokter magang," kata Wakil Menteri Kesehatan Park Min-soo dalam konferensi pers. Langkah ini mengacu pada hukum yang diambil untuk mencegah penghentian kerja oleh para praktisi medis.
Di bawah undang-undang medis Korea Selatan, dokter yang dianggap sebagai pekerja esensial dilarang melakukan penghentian kerja secara massal.
"Saya memohon kepada para dokter peserta pelatihan untuk tetap bertahan bersama pasien," katanya, sambil melakukan inspeksi di rumah sakit untuk memastikan tidak ada dokter yang melakukan mogok kerja.
Polisi memperingatkan bahwa mereka dapat menangkap "dalang penghast" dari penghentian kerja tersebut.
Reformasi pelatihan menyerukan peningkatan 65 persen dalam jumlah siswa yang diterima di sekolah kedokteran, mulai tahun 2025.
Rencana ini populer di kalangan masyarakat karena orang-orang bosan menunggu lama di rumah sakit. Hasil jajak pendapat Gallup Korea baru-baru ini menunjukkan lebih dari 75% responden mendukungnya tanpa memandang afiliasi politik.
Namun, rencana ini ditentang keras oleh para dokter. Asosiasi Medis Korea menggambarkan ancaman hukum pemerintah sebagai "perburuan penyihir" dan menyatakan rencana akan menciptakan "sistem medis sosialis gaya Kuba".
Wakil Menteri Park mengatakan bahwa rencana tersebut diperlukan untuk masyarakat Korea Selatan yang menua dengan cepat, dengan para dokter yang akan "kewalahan dengan permintaan eksponensial" di masa mendatang jika kuota yang ada saat ini tetap dipertahankan.
"Rumah sakit sudah mengalami kesulitan untuk mencari dokter sekarang, dan masalah dalam mengakses layanan medis tepat waktu telah terjadi berulang kali," imbuh Park yang dikutip dari CNA (19/2/2024).
Lebih dari 700 dokter magang telah mengundurkan diri sejauh ini, kata pemerintah.
Kementerian Pertahanan menyatakan akan membuka bangsal darurat rumah sakit militer untuk umum jika para dokter terus melakukan mogok kerja. Mereka juga mempertimbangkan mengirim dokter militer ke rumah sakit sipil untuk membantu menangani kekurangan tersebut.
Sumber: CNA/Penerjemah: yuda (mk)|Editor: Arifin BH
.jpg)
