MOSKOW (Lenteratoday) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dia menolak kemungkinan pembentukan negara Palestina.
"Posisi yang saya sampaikan didukung oleh mayoritas warga Israel yang mengatakan kepada Anda setelah 7 Oktober: 'Kami tidak ingin melihat negara Palestina'," kata Netanyahu dalam wawancara dengan media Politico.
Selain itu, Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa Israel harus memiliki kendali penuh atas seluruh wilayah Palestina yang berada di sebelah barat Sungai Yordan.
Palestina mencari pengakuan diplomatik atas negara merdeka mereka di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang sebagian diduduki oleh Israel, dan Jalur Gaza.
Pemerintah Israel menolak mengakui Palestina sebagai entitas politik dan diplomatik yang independen.
Negara Zionis itu juga membangun permukiman di wilayah pendudukan meskipun ada suara keberatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Netanyahu bukan pemimpin Palestina
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menekankan bahwa negara-negara Eropa harus mengakui negara Palestina untuk mencapai solusi terhadap perang yang sedang berlangsung.
“Negara-negara seperti itu (negara-negara Eropa) harus mengambil inisiatif sendiri dan mereka harus mulai dengan mengakui negara Palestina,” kata al-Maliki saat konferensi pers di Forum Diplomasi Antalya di Turki.
Al-Maliki mencatat bahwa Irlandia harus menjadi yang terdepan dalam melakukan hal ini.
Ia mengatakan rakyat Irlandia telah menuntut hal tersebut, begitu juga parlemen Irlandia telah mengadopsi hal itu, dan saat ini bergantung pada pemerintah Irlandia untuk mengambil inisiatif tersebut.
Pejabat Palestina itu juga menekankan bahwa satu-satunya otoritas sah yang akan beroperasi dan akan terus beroperasi di Gaza adalah Otoritas Palestina.
“Netanyahu bukan warga Gaza dan bukan pemimpin terpilih rakyat Palestina di Gaza, agar (dia) dapat memutuskan dan menentukan siapa yang akan memerintah Gaza,” ujar Maliki (*)
Sumber: Antara|Editor: Arifin BH
.jpg)
