Surabaya - Rapat koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesi (IDI) dan beberapa dokter di Surabaya menerima banyak keluhan. Salah satunya tudingan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya karena dianggap tidak melakukan koordinasi dengan rumah sakit.
Dokter Soedarsono, Ketua Tim Pinere (Penyakit Infeksi Emerging dan Remerging) RSUD dr Soetomo mengungkapkan minimnya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya soal overloadnya rumah sakit tersebut.
“Faktanya yang ada di RSUD dr Soetomo overload, marilah bicara dengan kami. Masalahnya koordinasi kita proporsinya sudah kewalahan,” ujarnya saat rapat koordinasi di Balai Kota, Senin (29/6/2020).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan bahwa pihaknya selalu melakukan koordinasi setiap hari dalam hal ketersediaan tempat tidur dan jumlah pasien.
“Karena tidak semua RS entry data pasien setiap hari. Sehingga kami harus mendatangi RS itu setiap hari yang mana sering tidak tepat waktu. Saya katakan, memang RSUD dr Soetomo yang sering tidak entry tepat waktu. Tiap hari kita keliling, memang tidak dengan jajaran direksi tapi dengan rekan mediknya, dengan keperawatnnya, dengan dokter jaganya. Itu yang selalu kami lakukan, jadi tidak benar kalau kita tidak koordinasi kalau kami tidak koordinasi maka tidak ada data,” jelasnya.
Selain itu, Feny juga menjawab soal keluhan RSUD dr Soetomo yang penuh akibat banyak pasien yang harus menunggu melakukan swab dua kali negatif. Padahal, lanjutnya, sebenarnya satu kali negatif pum bisa di pulangkan.
“Karena BPJS tidak menanggung biaya klaimnya kalau satu kali negatif itu sehingga keluarkan saja tidak papa. Kalau misalnya takut tidak dibayar oleh BPJS silahkan klaim ke Pemkot,” tegasnya.
Selain itu Feni juga menyampaikan beberapa waktu lalu Pemkot mengirim Alat Pelindung Diri (APD) ke RSUD dr. Soetomo akan tetapi ditolak dengan alasan masih cukup persediannya. “Iya memang benar ditolak, udah ada surat penolakannya,” pungkasnya. (ard)
.jpg)
