Kontroversi Rencana Perjalanan Dinas Anggota Dewan ke Luar Negeri, Ketua DPRD Kota Malang Beri Klarifikasi

MALANG (Lenteratoday) - Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, memberikan klarifikasi terkait kontroversi rencana perjalanan dinas luar negeri (PDLN) yang telah menjadi perbincangan di media sosial. Dalam tanggapannya, Made menjelaskan, rencana tersebut hanya merupakan hasil rapat koordinasi (rakor) untuk sosialisasi teknis pelaksanaan PDLN pada tahun 2024.

"Jadi tolonglah, berita yang seperti itu, itu hanya rakor, dan sekarang jadi tahu dan dari sisi penyerapan anggaran sebenarnya sangat tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri," ujar Made, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (3/4/2024).

Menurut Made, rencana PDLN sejatinya telah dianggarkan sejak tahun 2019 lalu, namun harus dialihkan karena diprioritaskan pada penanganan Covid19. Sehingga di 2024 ini, baru dilaksanakan kembali rakor sosialisasi PDLN, karena dirasa DPRD Kota Malang belum pernah terlibat dalam perjalanan dinas luar negeri.

Dalam konteks tersebut, rakor sosialisasi tentang teknis PDLN menurutnya dilakukan agar anggota DPRD memahami prosesnya, yang membutuhkan izin panjang dari beberapa pihak, termasuk Wali Kota, Gubernur, dan Kemendagri.

"Kalau dari 3 instansi pemerintahan ini tidak mengizinkan, itu pun tidak bisa dilaksanakan. Karena kalau PDLN itu sifatnya adalah Rakor, maksimal 15 orang.
Dan itu pun (PDLN) tidak mungkin kami lakukan," tambahnya.

Lebih lanjut, Made menegaskan bahwa tidak benar jika seluruh 45 anggota DPRD Kota Malang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Eropa, seperti yang telah beredar luas di media sosial. "Selain itu, saya melihat dari sisi efektivitas dan pembahasan materi yang kita dapatkan, dari sisi bahasanya saja pasti kita akan kesulitan walaupun katakanlah ada penerjemahannya," sambung Made.

Selain itu, Made juga mengungkapkan, perjalanan dinas luar negeri memerlukan anggaran yang besar, terutama untuk tiket pesawat, akomodasi, dan biaya hidup yang tinggi. Oleh karena itu, DPRD Kota Malang lebih memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti mengundang narasumber dari luar negeri ke Kota Malang.

"Artinya perjalanan dinas untuk peningakatan kapasitas sudah pasti tidak. Tapi kalau undangan ke luar negeri, kita akan lihat. Tapi harus didampingi oleh Pemkot. Artinya Disporapar diundang atau Diskopindag diundang, ya harus ada pendampingan seperti itu. Itu sifatnya menghadiri undangan. Dan anggarannya ada memang," pungkasnya.

Sebagai informasi, isu PDLN anggota wakil rakyat Kota Malang ini, mulai ramai diperbincangkan warganet Facebook, usai tersebarnya pesan berantai melalui grup Whatsapp (WAG) pada Senin (18/3/2024) lalu. Dalam pesan tersebut, telah terploting rute-rute negara yang bakal didatangi anggota dewan, termasuk nama petugas Sekretariat DPRD Kota Malang yang akan mendampingi.

Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH