Blitar - Menghadapi Pilkada serentak tahun ini, termasuk Kabupaten Blitar yang juga akan menggelar Pilbup pada 9 Desember 2020. Pemkab Blitar akan membentuk Tim Terpadu Netralitas ASN, bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Blitar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Totok Subihandono sebagai orang nomor satu di jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Blitar, menyatakan siap bersinergi dengan Bawaslu dalam menegakkan netralitas ASN pada Pilkada yang digelar 9 Desember 2020. "Pada Pebruari 2020 lalu, telah dikeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Netralitas ASN," tutur Totok usai mengikuti Vidcon bersama Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN (GNN-ASN), Selasa (30/6/2020).
Lebih lanjut dijelaskan Totok sebagai bentuk keseriusan Pemkab Blitar dalam menjaga netralitas ASN, akan keluarkan lagi SE untuk mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di semua tingkatan terkait netralitas dalam pilkada. "Secepatnya akan kita siapkan, serta bagikan kepada seluruh OPD di jajaran Pemkab Blitar," jelasnya.
Ditegaskan Totok pihaknya juga akan terus memantau perilaku ASN di lingkup Pemkab Blitar, bahkan rencananya akan membentuk Tim Terpadu Netralitas ASN bersama dengan Bawaslu Kabupaten Blitar. "Untuk mengamati, memantau, dan mengawasi bersama-sama netralitas ASN. Dalam undang-undang sudah jelas aturan dan sanksinya, bahwa ASN mempunyai hak pilih, namun dilarang untuk ikut politik praktis apalagi berafiliasi dengan partai politik ataupun calon tertentu,” tegasnya.
Ditambahkan Totok pihaknya bersama Bawaslu sepakat untuk gencar mensosialisasikan, serta melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN. “Harapan kami tentu tidak ada yang melanggar, namun jika memang ada yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.
Secara terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Hakam Sholahuddin mengatakan jika penegakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 ini. “Luar biasa, ASN memiliki komitmen bersama untuk menjaga netralitasnya,” kata Hakam.
Hakam juga menyampaikan untuk menjaga netralitas ASN butuh komitmen bersama dari partai politik, peserta pilkada untuk tidak menarik-narik ASN dalam kepentingan politik praktis. “Mari kita dukung ASN berani netral dan bertindak netral,” tandas Hakam mengutip pernyataan Ketua Bawaslu RI Abhan, yang menjadi narasumber dalam kampanye virtual GNN ASN. (ist/ais)
.jpg)
