Pembayaran Iuran BPJS Untuk GTT Dan PNPNSD Dihentikan, DPRD Jatim Desak Dindik Cabut Keputusan

SURABAYA (Lenteratoday) - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur menerbitkan nota dinas nomor 900.1/1701/101.5/2024 yang memutuskan Dindik tidak lagi membayar iuran BPJS Kesehatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD). Sehingga, tanggung jawab iuran BPJS tersebut langsung dilimpahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah.

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi C DPRD Jatim, Blegur Prijanggono mengatakan pihaknya mendesak dan berharap keputusan Dindik tersebut dikaji ulang, atau jika memungkinkan bisa dicabut karena dapat menimbulkan polemik.

"Iuran BPJS Kesehatan GTT dan PNPNSD Jatim yang dilimpahkan ke masing-masing sekolah ini berpotensi menimbulkan masalah, apalagi BPJS ini kan harusnya untuk mensejahterakan mereka," ujarnya, Kamis(18/04/2024).

Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan pembayaran iuran BPJS GTT dan PNPNSD yang dilimpahkan ke sekolah berpotensi bermasalah, karena sekolah harus menyediakan pos anggaran lebih untuk menanggung BPJS dan itu sangat sulit.

"Jika ini terjadi, untuk menanggung pembayaran iuran BPJS bagi GTT dan PNPNSD harus dilihat kemampuan dari masing-masing sekolah tersebut. Khawatirnya akan ada pungli di lingkungan sekolah, untuk mengcover BPJS," jelasnya.

Blegur berpendapat jika keputusan ini benar-benar terlaksana, maka akan menuai protes serta penolakan besar-besaran dari GTT dan PNPNSD di Jatim. Karena ini berkaitan dengan hak dan kesejahteraan, sehingga hal tersebut perlu diantisipasi.

Untuk itu Blegur menegaskan DPRD Jatim akan siap pasang badan, demi memperjuangkan kesejahteraan GTT dan PNPNSD Jatim. "Kalau kendalanya di anggaran, kita bisa sama-sama rapatkan dan DPRD Jatim akan memperjuangkan anggaran tersebut yang merupakan tanggung jawab dari Dindik," pungkasnya.

Reporter:Pradhita(mg)/Editor:Ais