JAKARTA (Lenteratoday) - Dugaan kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir di DKI Jakarta, nilainya mencapai ratusan miliar setahun.
Salah satu sumber kebocoran terbesar, dari adanya parkir liar yang beroperasi di wilayah ibukota tersebut adalah keberadaan parkir liar.
Bahkan kuat dugaan uang yang didapat tak hanya untuk juru parkir (jukir) liar, tetapi juga mengalir ke beberapa pihak.
"Pemain di sektor parkir ini melibatkan banyak pihak, mulai dari oknum ormas dan oknum aparat juga," ujar Wakil Ketua Forum Warga Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan mengutip kompas.com, Rabu(15/5/2024).
Ditegaskannya kondisi inilah yang membuat masalah perparkiran, terutama parkir liar, terus ada di Jakarta dan juga kota besar lainnya.
Tigor mengungkapkan pendapatan dari parkir liar di Jakarta, ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Angka itu didapat dari asumsi, dengan rata-rata tarif parkir liar Rp 10.000 dan 16.000 Satuan Ruang Parkir (SRP) atau titik parkir liar di Jakarta yang beroperasi selama sekitar 8 jam per hari.
"Jika sehari kita hitung satu titik parkir hanya 8 jam efektif parkir dan satu jam rata-rata membayar Rp 10.000, maka pendapatannya parkir liar di Jakarta Rp 10.000 X 8 X 16.000 adalah Rp 1,28 miliar sehari, Rp 38,4 miliar sebulan dan menjadi Rp 460 miliar setahun," papar Tigor.
Namun, jumlah pendapatan parkir liar di Jakarta bisa jauh lebih besar dari yang disebutkan di atas.
Pasalnya, jumlah titik parkir liar di Jakarta saat ini bisa ada lebih dari 16.000, sehingga berpengaruh pada jumlah pendapatan.
"Perhitungan satu SRP efektif 8 jam setiap hari di Jakarta adalah hitungan kecil, banyak kawasan atau daerah bisnis atau hiburan pendapatan satu SRP bisa efektif lebih dari 12 jam sehari. Jadi pendapatannya akan jadi jauh lebih besar lagi," tandasnya.
Oleh karena itu, menurut Tigor saat ini momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi perparkiran, dengan melakukan penertiban jukir liar di minimarket.
Pengelolaan parkir bisa dimanfaatkan, sebagai alat bantu memecahkan masalah transportasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pengelolaan parkir di badan jalan dan di pasar-pasar, bisa dijadikan tujuan pengendalian pemecahan masalah kemacetan Jakarta dan sumber pendapat bagi kas daerah Jakarta. Kedua, tujuan ini bisa dicapai bersamaan apabila pengelolaannya dilakukan secara baik dan bersih," kata Tigor.
Tigor menambahkan apabila parkir dikelola sebagai alat bantu memecahkan masalah kemacetan, hal ini sesuai dengan target Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang ingin mengatasi masalah kemacetan Jakarta.
"Saya mendukung Heru Budi memecahkan kemacetan di Jakarta, dengan memerintahkan Dishub menertibkan dan memperbaiki manajemen perparkiran. Agar bisa membantu memecahkan masalah kemacetan, sekaligus memperoleh pendapatan yang baik juga besar dari manajemen parkir untuk PAD Jakarta," pungkas Tigor.
Editor:Ais
.jpg)
