MALANG (Lenteratoday) - Sejumlah wali murid mengeluhkan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi di Kota Malang, yang dianggap membatasi opsi sekolah bagi siswa yang memiliki prestasi.
Salah satunya, Deta Marini warga Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
Deta mengeluhkan kesulitan memilih sekolah untuk anaknya, yang memiliki prestasi di bidang taekwondo.
"Kami gak bisa bebas memilih (sekolah) untuk anak kami, sesuai dengan yang dicita-citakan. Karena setiap SMP itu, menentukan prestasi dalam klasifikasi tertentu. Kalau menurut saya, ya ini semacam ada batasan, gak bebas kayak dulu. Kan jadi bingung," ujar Deta, ditemui di Kantor Disdikbud Kota Malang, Senin(3/6/2024).
Putra dari Deta yang memiliki prestasi di taekwondo, berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kota Malang. Namun menurutnya, sekolah tersebut tidak menerima jalur prestasi untuk cabang olahraga taekwondo.
"Kalau untuk pilihannya ada 3, SMPN 1, SMPN 3 dan SMPN 8 Kota Malang. Karena kalau prestasi jalur lomba untuk jenis olahraga taekwondo, itu ada di SMPN 8. Jadi SMPN 8 tetap jadi opsi, barangkali kan jadi alternatif," tambahnya.
Deta menegaskan jalur prestasi, menjadi satu-satunya peluang agar anaknya diterima di SMP negeri di Kota Malang. Namun, aturan zonasi membuatnya terhalang karena alamat domisili keluarganya yang berlokasi di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
"Untuk pendaftaran jalur prestasi ini, saya sudah menyiapkan sejak anak saya kelas 3 SD. Ambil prestasi non akademik untuk menunjang akademik anak saya kalau nilainya jeblok. Tapi ternyata sekarang kok ada lagi pembatasan SMP yang menerima jenis olahraga tertentu, kan jadi kecewa," paparnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana berkomitmen untuk menjaga proses PPDB tetap transparan dan adil, meskipun terdapat pembatasan daya tampung untuk masuk SMP negeri di Kota Malang.
"Verifikasi prestasi melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan proses yang transparan. Saya juga gak cawe-cawe (ikut-ikutan)," jelas Suwarjana.
Menanggapi keluhan wali murid, terkait terbatasnya pagu untuk masuk SMP negeri. Suwarjana menjelaskan pagu total masuk SMP Negeri tahun ini ada sekitar 7.000 siswa, sementara lulusan SD mencapai 13.000 siswa.
"Kita tidak bisa menampung semua lulusan SD di SMP negeri. Sebagian bisa ke sekolah swasta, pondok pesantren atau madrasah tsanawiyah (MTs)," tambahnya.
Reporter:Santi Wahyu/Editor:Ais
.jpg)
