SURABAYA - Komisi A DPRD Jatim melalui Juru Bicara (Jubir), Yordan M. Batara-Goa, memberikan apresiasinya terhadap Diskominfo Jatim atas keberhasilan capaian indikator program sepanjang tahun 2023 dalam Rapat Paripurna Tahun Sidang 2024 DPRD Provinsi Jatim, pada Jum'at (14/6/2024).
Dirinya mengungkapkan bahwa dari total 9 indikator, Dinkominfo Jatim berhasil mencapai target sebanyak 6 indikator dan 3 indikator lainnya berhasil melampaui target tanpa satu pun indikator yang tidak memenuhi target.
"Serta untuk indikator Kegiatan Dinas Kominfo 2023 dengan total indikator 28 dan yang melampaui target 8 indikator serta yang tidak mencapai target 0," ungkapnya.
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyatakan bahwa BPSDM Jatim telah mengalokasikan secara rutin dana sebesar Rp 3.388.299.000 pada tahun 2023 untuk pemeliharaan aset.
Untuk lembaga BKD, Yordan berharap agar BKD semakin baik dalam hal rekrutmen pegawai, tata kelola sistem administrasi kepegawaian, kepangkatan, penempatan pegawai sesuai pendidikan dan keahliannya serta persoalan pemberian data informasi pegawai yang memasuki masa pensiun tahun 2025.
"Saya menyoroti Inspektorat Provinsi Jatim yang realisasi belanja pengawasan tahun 2023 tidak maksimal karena SDM yang terbatas sehingga kegiatan tidak berjalan secara maksimal," ujarnya.
Yordan merinci realisasi pagu anggaran hibah 2023 yang dilaksanakan Bakesbangpol untuk lembaga Ormas sebesar Rp112,625 yang telah terealisasi 100 persen dan hibah bantuan Parpol sebesar Rp50.075.397.500 juga telah terealisasi 100 persen.
"Untuk biro umum Setdaprov total anggaran terbagi dalam 3 belanja, belanja pegawai sebesar Rp104.861.883.000, barang dan jasa Rp251.128.809.090 serta modal sebesar Rp12.239.244.910," jelasnya.
Sedangkan untuk Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Pemerintahan Otonomi Daerah, Yordan berharap agar kegiatan-kegiatan dalam biro tersebut menjadi perhatian bersama untuk peningkatan kinerja ke depannya.
"Biro hukum realisasi sebesar Rp19.281.291.852 sedangkan biro organisasi realisasinya sebesar Rp15.389.381.658," beber Yordan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merealisasikan Rp125.475.060 sedangkan Satpol PP merealisasikan Rp47.119.322.379, lebih lanjut BRID merealisasikan anggaran sebesar Rp28.334..909.889.
"Badan koordinasi wilayah I Madiun merealisasikan Rp41.821.156 rupiah, untuk Wilayah II Bojonegoro melaksanakan program dengan dana APBD Rp14.961.673.000 serta Wilayah III Malang dengan realisasi sebesar Rp559.396.776," rinci Yordan.
Dirinya menambahkan, untuk Wilayah IV Pamekasan memiliki realisasi pendapatan sebesar Rp14.495.950.000 dan Wilayah V Jember terealisasi sebesar Rp11.536.263.339 untuk kegiatan.
"Badan Penghubung Jatim realisasinya Rp29.289.210.530 dan untuk sekretariat dewan terealisasi Rp218.548.005.181," katanya.
Di akhir, sebagai perwakilan dan Jubir dari Komisi A, Yordan berharap agar kedepannya Laporan Komisi A dapat menjadi bahan pertimbangan tim anggaran pemerintah dan Banggar DPRD. "Laporan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk finalisasi pembahasan rancangan APBD Jatim untuk 2024," pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
