MALANG (Lenteratoday) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendapat sorotan dari DPRD setempat, usai anggaran belanja pegawai tidak terserap mencapai Rp 132 miliar pada tahun anggaran 2023. Angka tersebut merupakan sisa dari total pagu belanja pegawai sebesar Rp 935 miliar yang telah ditetapkan, dengan realisasi yang hanya mencapai Rp 812 miliar hingga akhir Desember, atau sekitar 89,20 persen.
Dalm hal ini, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyoroti terkait manajemen anggaran Pemkot Malang yang kurang optimal ini.
"Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam perencanaan. Pemerintah Kota Malang seharusnya dapat memperhitungkan dengan lebih baik jumlah pegawai yang diperlukan, termasuk perubahan status seperti pensiun dan kenaikan pangkat," ujar Bayu, Rabu (19/6/2024).
Menurut Bayu, sisa anggaran belanja pegawai yang hampir selalu mencapai Rp 100 miliar setiap tahunnya, menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran di lingkup Pemkot Malang.
"Kami menduga ada kesengajaan dalam menyisakan anggaran dalam jumlah yang signifikan. Kami mendesak agar perhitungan anggaran dilakukan secara lebih akurat dan transparan," tegasnya.
Dalam menghadapi situasi ini, DPRD Kota Malang berencana untuk menekan pengeluaran anggaran pegawai pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2024. Bayu mengharapkan, agar sisa anggaran belanja pegawai dapat ditekan di bawah Rp 50 miliar pada akhir tahun, sebagai langkah untuk memperbaiki manajemen keuangan di tingkat lokal.
Sementara itu, Anggota Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menyatakan masalah ini telah menjadi perbincangan rutin dalam rapat dengan eksekutif, namun terus mengulang setiap tahunnya.
"Salah satu masalahnya adalah status honorer yang belum dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mengakibatkan anggaran tidak terserap dengan optimal," jelas Arief.
Sementara itu, menanggapi hal ini, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa sisa anggaran belanja pegawai ini disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari pensiun pegawai, mutasi, dan penghapusan tunjangan keluarga yang tidak memenuhi syarat.
"Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh tahun ini untuk memastikan penggunaan anggaran belanja pegawai lebih efisien dan tepat sasaran," ujar Wahyu. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
