SURABAYA (Lenteratoday) - Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, Mohammad Nasih Aschal menyatakan bahwa Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2023 layak untuk dibahas lebih lanjut oleh fraksi maupun komisi di DPRD Jatim.
Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Sidang Paripurna DPRD Jatim dengan Agenda penyampaian Laporan Banggar DPRD Jatim Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Jatim, Indrapura, Surabaya pada Rabu (19/6/2024).
"Berdasarkan penyampaian pendapat oleh Banggar tanggal 30 Mei 2024 lalu, bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2023 layak untuk dibahas lebih lanjut oleh fraksi-fraksi maupun komisi-komisi," ujarnya.
Meskipun layak untuk dibahas lebih lanjut, anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut tetap menyoroti beberapa hal yang dinilai kurang dan perlu untuk diberikan evaluasi, salah satunya kinerja BUMD.
Diketahui BUMD hanya mampu merealisasikan 459,794 miliar dari target 471,791 miliar, artinya realisasi target hanya mencapai 97,46 persen sepanjang tahun 2023.
"Penerimaan pajak daerah dan retribusi pertumbuhannya masih dibawah 4 persen, selain itu PAD yang realisasinya tidak mencapai target dari penyerahan hasil laba BUMD," tuturnya.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Nasdem tersebut menyinggung perihal belanja daerah yang ia nilai perencanaan terhadap rencana Kerja Anggaran OPD belum matang sehingga indikator kinerja pembangunan banyak catatan masalah.
"Sisa anggaran belanja OPD seperti di Bapenda, PU, PRKP, Cipta Karya, dan OPD lainnya hendaknya Pemprov lakukan rasionalisasi untuk selanjutnya dilakukan realokasi terhadap sektor strategis," jelasnya.
Perihal pembiayaan daerah yang turut menjadi pokok bahasan Banggar DPRD Jatim, legislator dari Dapil Jawa Timur 14 (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) tersebut mensyukuri aspek Pembiayaan Netto Provinsi Jatim yang berada pada posisi lebih dari cukup.
Baiknya posisi Pembiayaan Netto Jatim pada Tahun Anggaran 2023 tersebut membuat defisit anggaran Jatim tertutupi, meskipun begitu dirinya menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang berjumlah 3 triliun 796 miliar 949 juta 019 ribu 112 rupiah atau 10 persen dari dana tersedia.
"Saya mewakili Banggar mendorong Pemprov untuk secepatnya memastikan realisasi SILPA Tahun 2023 yang telah ditentukan penggunaannya dalam APBD 2024 dan memfokuskan SILPA 2023 untuk sektor pelayanan publik daerah," katanya.
Di akhir, Nasih Aschal mengungkapkan beberapa agenda kebijakan yang harus ditekankan sepanjang tahun 2024. "LHP BPK RI tiap tahun mencatat temuan kelemahan pengelolaan aset daerah, kami minta kedepannya BPKAD bersinergi dengan OPD lain untuk melakukan optimalisasi pengelolaan aset," ungkapnya.
Selain itu, melihat realisasi investasi di Jatim yang mencapai 145,1 triliun atau tumbuh 31,5 persen di tahun 2023, Banggar berharap kedepannya DPMPTSP menguatkan fokus investasi di sektor pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan UMKM.
"Banggar juga meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk secara serius menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dengan melakukan koreksi terhadap semua rekomendasi dan catatan BPK dengan berkoordinasi bersama komisi terkait di DPRD Jatim," tutupnya. (*)
Reporter: Pradhita | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
