PALANGKA RAYA (Lenteratoday) – Penerapan zonasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Palangka Raya dinilai belum optimal disebabkan oleh belum maksimalnya sarana dan prasaran bagi tenaga guru.
Sebagaimana dikatakan Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, yang mengatakan jika kebijakan zonasi dalam proses PPDB dimaksudkan pemerintah untuk mengakomodir anak didik agar bersekolah di sekolah negeri yang tidak jauh dari tempat tinggalnya.
"Belum meratanya sarana dan prasara serta tenaga pendidik, menjadi alasan untuk orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu,” papar Hasan, Rabu (19/6/2024).
Ia berpendapat, hal inilah yang membuat munculnya istilah sekolah favorit di Kota Palangka Raya. Yang mana ini berdampak pada kurangnya jumlah siswa di sekolah-sekolah lainnya. Karena itu hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah setempat dalam melakukan pemerataan pendidikan, baik dari segi kualitas, sarana dan prasaran hingga tenaga guru.
Hasan menuturkan, selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya telah membuat kebijakan terkait siswa-siswa yang diperbolehkan bersekolah di luar zonasi, yaitu melalui jalur prestasi, jalur afirmasi serta jalur perpindahan tugas orang tua.
"Namun kenyataannya kebijakan ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi siswa lainnya yang juga ingin bersekolah di sekolah-sekolah tertentu," jelasnya.
Hasan menambahkan, kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat menjadi celah bagi panitia PPDB atau pihak sekolah untuk melakukan tindakan korupsi atau pungutan liar. Cara yang dilakukan adalah meloloskan siswa namun harus membayarkan uang dengan jumlah tertentu.
“Kami meminta Pemkot Palangka Raya untuk benar-benar mencari solusi bagi permasalahan ini, tujuannya agar kualitas pendidikan di daerah setempat bisa terus meningkat dan kepada orang tua agar menyekolahkan anaknya sesuai dengan zonasi masing-masing dan meyakini kemampuan anaknya dapat berkembang meskipun bersekolah di mana saja,” pungkasnya.
Reporter: Novita|Editor: Arifin BH
.jpg)
