18 April 2025

Get In Touch

Aktivis Jombang Demo Tuntut Mendikbud Dicopot, Ini Alasannya

Suasana demo Aliansi Masyarakat Peduli Jombang di depan DPRD Jombang yang menuntut Nadiem Makarim dicopot dari jabatan Menteri Mendikbud Ristek, Jumat (5/7/2024).(sutono)
Suasana demo Aliansi Masyarakat Peduli Jombang di depan DPRD Jombang yang menuntut Nadiem Makarim dicopot dari jabatan Menteri Mendikbud Ristek, Jumat (5/7/2024).(sutono)

JOMBANG (Lenteratoday) – Sekitar 100 aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Jombang (AMPJ) berunjukrasa di depan gedung DPRD Jombang, Jumat (5/7/2024).

Mereka menyuarakan tuntutan agar Nadiem Makarim dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) RI.

Alasannya, di bawah Nadiem Makarim sebagai Mendikbud Ristek, kualitas dan sistem pendidikan semakin amburadul. Tuntutan pendemo itu disampaikan melalui surat kepada DPRD Jombang, untuk diteruskan ke pusat.

Begitu tiba di jalan depan gedung DPRD Jalan Wahid Hasyim, massa aksi yang datang mengendarai puluhan motor dan dua kendaraan roda dua lengkap dengan pengeras suara, langsung membentangkan spanduk protes dan tuntutan.

Namun mereka gagal masuk ke halaman DPRD karena gerbang ditutup dan dijaga aparat kepolisian dan Satpol PP.

Tak kurang akal, mereka menggelar aksi di jalan depan DPRD. Sembari membentangkan spanduk protes, sejumlah aktivis bergantian berorasi.

Intinya mereka menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja Nadiem Makarim sebagai Mendikbud Ristek. Kinerja Nadiem, menurut para pendemo, mengakibatkan dunia pendidikan nasional tambah amburadul.

“Antara lain pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang merugikan banyak pihak. Bahkan jauh dari keadilan,” tandas Joko Fattah Rochim.

Contoh, sambung Fattah, sistem zonasi melahirkan banyaknya siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, meskipun memiliki nilai tinggi.

"Kami merasa sistem PPDB yang diterapkan saat ini merugikan anak-anak kami. Banyak siswa berprestasi yang tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri hanya karena terhalang aturan zonasi. Kami minta DPRD menyampaikan aspirasi kami ke pusat agar Nadiem Makarim dicopot dari jabatannya," tegas Fattah.

Pendemo berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam membuat kebijakan pendidikan. Sistem zonasi yang ada saat ini berjalan harus dievaluasi dan diperbaiki agar tidak merugikan siswa berprestasi.

“Pendidikan adalah hak semua anak bangsa dan harus dijamin keadilannya," tegas aktivis yang akrab disapa Cak Fattah ini.

Demonstrasi ini berjalan dengan damai dan tertib, dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian, meski tak satu pun anggota DPRD menemui massa aksi. Surat dari pendemo hanya diterima perwakilan dari Sekretariat DPRD Jombang.(*)

Reporter : Sutono | Editor : Lutfiyu Handi

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.