SURABAYA (Lenteratoday) - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno menegaskan, pemilihan Gubernur bisa diselenggarakan oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Wacana tersebut didasarkan pada hasil kajian yang pernah dilakukan oleh Komisi A DPRD Jawa Timur pada periode 2014-2019. Dari hasil kajian itu lalu dibuatkan forum sinergitas, sehingga ada pemikiran untuk memilih gubernur oleh DPRD, agae dapat menghemat anggaran untuk rakyat.
Sri Untari mengungkap alasan lain yang bisa menjadi dasar pemilihan gubernur oleh DPRD. Di antaranya, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dan tidak memegang otonomi daerah. Sementara pemegang otonomi daerah ada di tingkat kabupaten/kota.
"Maka kami DPRD Jawa Timur (pernah) berkonsultasi dengan Mendagri, kemudian dengan para akademisi dan semuanya sampai kemudian oke kalau gitu DPRD kabupaten/kota ikut memilih. Tidak soal, karena kan ini orang-orang terdidik semua ya," ujar Sri Untari, Jumat (12/7/2024).
Menurut dia, dengan metode pemilihan gubernur oleh DPRD, maka nggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat dihemat. Lebih dari itu, APBD juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur di Jawa Timur.
"Itu akan menghemat sangat APBD Jawa Timur, yang nanti penghematan itu bisa dipakai untuk bangun masyarakat. Utamanya pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, yang sekarang ini semuanya masih butuh kita angkat," jelasnya.
Meski demikian, Sri Untari mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak (periode 2019-2024), Jawa Timur mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang baik meskipun di masa pandemi COVID-19.
"Pendapatan Jawa Timur juga tidak terganggu. Itu artinya, masyarakat Jawa Timur kuat. Perputaran ekonomi masyarakat Jawa Timur ini sangat disupport juga oleh mereka sendiri," katanya.
Sri Untari menekankan pentingnya penguatan masyarakat Jawa Timur dalam berbagai aspek. Termasuk ekonomi, kekerabatan, gotong royong, dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.
"Sehingga sesungguhnya kekuatan masyarakat Jawa Timur itu terwujud mulai dari kekuatan ekonominya, kekuatan kekerabatannya, kekuatan kegotongroyongannya, dan kekuatan yang berkaitan dengan Bhineka Tunggal Ika," ucap dia.
Lebih lanjut, Sri Untari menyatakan bahwa jika model pemilihan gubernur oleh DPRD ini ingin diterapkan, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang.
"Kalau kita misalkan ke depan mau membangun pemerintahan dengan model kita, untuk gubernur dipilih oleh DPRD Jawa Timur dan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur, menurut saya fine-fine saja, asal Undang-Undang nya diubah dulu. Ini kan harus ubah Undang-Undang," jelasnya.
Saat ditanya apakah usulan ini memungkinkan diterapkan pada Pilkada 2024, Sri Untari menjawab bahwa hal tersebut belum mungkin dilakukan. Sebab, pola pemilihan ini masih memerlukan perubahan Undang-undang.
"Tidak memungkinkan. Karena kan harus ubah Undang-undang dulu. Jadi dalam proses (Pilkada) yang sekarang ini belum bisa," katanya.
Namun, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur itu menilai bahwa tidak menutup kemungkinan apabila wacana ini bisa digodok secara nasional di masa mendatang.
"Tetapi nanti kalau kemudian Pemilihan Gubernur sekarang ini, lalu kemudian ada wacana baru dan itu digodok secara nasional, apa yang tidak mungkin di tempat kita. Asal itu memang untuk kepentingan keseluruhan masyarakat kita," pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
