AMMAN (Lenteratoday) - Kementerian Luar Negeri Yordania pada Kamis mengecam persetujuan Knesset (parlemen Israel) terhadap sebuah draf resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina.
Melalui pernyataan kementerian menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan pelanggaran baru dan serius terhadap hukum internasional sekaligus merupakan tantangan bagi komunitas internasional ke depannya.
Juru bicara kementerian, Sufyan Al-Qudah, mengatakan semua keputusan dan langkah yang ditetapkan pendudukan Israel, tidak sah dan harus dibatalkan serta tidak mengubah realitas dan realitas pendudukan mereka atas wilayah Palestina.
Hal itu juga tidak berpengaruh pada kelanjutan penerapan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 mengenai perlindungan warga sipil di waktu perang.
Lebih lanjut Al-Qudah menekankan bahwa upaya intens Israel untuk menolak hak rakyat Palestina atas negaranya yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, tidak membawa keamanan dan perdamaian di kawasan.
Diperlukan aksi internasional yang efektif untuk mencegah tindakan tersebut dan menghentikan perang Israel terhadap Palestina yang hingga kini masih berlangsung.
Al-Qudah juga menyerukan perlunya menghentikan kejahatan perang yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, yang terbaru yang terus menargetkan warga sipil yang mencari perlindungan di sekolah-sekolah UNRWA dan pusat-pusat penampungan.
Israel Tolak Pendirian
Parlemen Israel telah meloloskan sebuah resolusi yang dengan tegas menolak pendirian negara Palestina,. Resolusi tersebut disahkan di Knesset dengan 68 suara setuju dan hanya sembilan suara yang menentang pada Kamis (17/4/2024).
Dilansir dari Al Jazeera, dikatakan bahwa negara Palestina akan menimbulkan bahaya eksistensial bagi Negara Israel dan warganya, melanggengkan konflik Israel-Palestina dan mengacaukan wilayah tersebut.
Koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan partai-partai sayap kanan mensponsori resolusi tersebut.
Partai kiri-tengah pemimpin oposisi Yair Lapid meninggalkan sidang untuk menghindari dukungan terhadap pernyataan tersebut, meskipun sebelumnya mengatakan bahwa ia mendukung solusi dua negara (*)
Sumber: Antara|Editor: Arifin BH
.jpg)
