SURABAYA (Lenteratoday) - Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Laporan tersebut menyoroti berbagai isu krusial yang harus dicapai, untuk memastikan kebijakan perangkaan yang komprehensif dan berkesinambungan.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Jawa Timur, Basuki Babussalam mengungkapkan bahwa terdapat beberapa target dan peta jalan pembangunan yang perlu dicapai hingga akhir tahun 2024.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang ditargetkan sebesar 4,7 persen hingga 6,6 persen dalam Perubahan RKPD 2024, sangat kami harapkan dapat tercapai minimal di angka 5,5 persen sesuai prediksi Bank Indonesia,” ungkap Basuki dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Surabaya, Jumat(02/08/2024).
Politisi PAN tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur harus berkualitas, selaras dengan penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Menurutnya optimisme mencapai target Perubahan RKPD 2024 yakni menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,7 persen, didasarkan pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 yang menunjukkan bahwa Jawa Timur telah berhasil menurunkan angka kemiskinan mencapai satu digit yakni 9,79 persen.
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa peta jalan untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan pro poor, termasuk penyediaan lapangan kerja.
“Hingga akhir tahun 2023, TPT Jawa Timur telah berada di angka 4,88 persen dan diharapkan turun maksimal menjadi 4,5 persen pada akhir tahun 2024. Dibutuhkan kesungguhan luar biasa dari kita semua, untuk memastikan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Jawa Timur, Gini Ratio masih berada di angka 0,372. Oleh karena itu, berbagai kebijakan harus mampu mengeliminasi tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk,” tambahnya.
Selain itu, Basuki juga menekankan konsensus terkait rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja modal.
“Berdasarkan Nota Keuangan Perubahan APBD 2024 yang disampaikan oleh Pj Gubernur, perubahan agregat belanja daerah adalah sebesar 35 triliun 633 miliar 320 juta 44 ribu 675 rupiah, bertambah 2 triliun 368 miliar 298 juta 60 ribu 811 rupiah dibandingkan belanja daerah sebelum perubahan,” bebernya.
Ia menjelaskan bahwa dalam proyeksi awal, belanja pegawai sebesar 9 triliun 61 miliar 607 juta 498 ribu 836 rupiah telah dikaji oleh Komisi A. Dalam pembahasan Badan Anggaran, disepakati untuk merealokasikan sebesar 600 miliar rupiah ke komponen belanja lainnya. Pengurangan belanja pegawai ini disepakati untuk digabungkan dengan potensi penerimaan daerah sebesar 637 miliar 343 juta 994 ribu 36 rupiah. Sehingga, agregat pertambahan kapasitas belanja dalam skema keseluruhan perubahan anggaran 2024 adalah sebesar 1 triliun 237 miliar 343 juta 994 ribu 36 rupiah.
Basuki menekankan bahwa mandatory spending di lingkup OPD dan BLUD menyebabkan tidak mungkin secara keseluruhan hasil peningkatan kapasitas fiskal Jawa Timur tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi seluruh aspirasi yang berkembang di semester II Tahun Anggaran 2024.
"Kami memahami bahwa sejumlah mandatory spending di lingkup OPD dan BLUD memang tidak memungkinkan secara keseluruhan hasil peningkatan kapasitas fiskal Jawa Timur tersebut dipergunakan untuk memenuhi seluruh aspirasi yang berkembang di semester II Tahun Anggaran 2024," jelas Basuki.
Untuk itu, Basuki menekankan pentingnya keseriusan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mencapai target pembangunan Jawa Timur 2024.
“Kami berharap bahwa perubahan APBD 2024 ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Jawa Timur dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkualitas,” tutupnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
