SURABAYA (Lenteratoday) – Rencana pemerintah pusat yang akan melakukan reklamasi waterfront land di pesisir timur Kota Surabaya, menuai penolakan dari banyak pihak. Tak terkecuali para warga pesisir yang umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka khawatir bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut akan merusak ekosistem laut yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan mereka.
Menanggapi hal itu, dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) Universitas Airlangga (Unair) Dr Eng Sapto Andriyono SPi MT mengungkapkan, bahwa proyek reklamasi memiliki dampak ekologis yang disebabkan oleh alat berat dan material reklamasi.
"Saat reklamasi terjadi, efeknya adalah timbul kekeruhan. Alat berat, material, pengeboran, dan lain-lain menyebabkan perairan keruh. Kekeruhan yang menjngkat akan menganggu habitat alami ikan. Ikan-ikan akan pindah dan mungkin tangkapan nelayan berkurang," ungkapnya, Rabu (14/8/2024).
Dosen yang ahli dalam bidang Biologi Kelautan, Akuakultur, dan Ekologi Molekuler ini menjelaskan, bahwa laut merupakan perairan yang tanpa batas, dan ekosistem laut saling terhubung.
Sehingga, adanya perubahan pada suatu bagian akan berpengaruh secara keseluruhan di daerah sekitar. "Dalam konteks ini, kita tidak bisa membahas Surabaya saja. Laut itu borderless, tidak terbatas pada satu kawasan. Jadi, efeknya bisa sampai ke Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan seterusnya," jelas Sapto.
Meskipun demikian, Sapto tidak menyangkal bahwa proyek reklamasi memiliki potensi pemberdayaan. "Jika memang proyek reklamasi ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian dan mengembangkan kota metropolitan, pemerintah harus mengusahakannya," tambahnya.
Untuk itu, Sapto menekankan pentingnya peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proyek reklamasi Surabaya. Menurutnya, AMDAL merupakan alat yang krusial untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi dampak lingkungan dari proyek reklamasi.
Selain itu, dalam proses AMDAL perlu melibatkan konsultasi publik untuk mempertimbangkan kekhawatiran masyarakat lokal. "AMDAL ini sangat penting untuk mengetahui dampak-dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat reklamasi. Jadi, sebelum membangun reklamasi, AMDAL ini harus benar-benar matang terlebih dahulu," ungkapnya.
Tak hanya itu, Sapto juga memberi beberapa masukan terkait dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi akibat proyek reklamasi. Menurutnya, pemerintah harus aktif memberikan dukungan dan pendampingan terhadap warga pesisir.
Pendampingan tersebut dapat berupa pelatihan atau kebijakan yang mampu mewadahi warga jika terjadi pergeseran mata pencaharian.
"Mata pencaharian warga sekitar mungkin akan bergeser, misalnya bukan lagi menangkap, tetapi berfokus pada pengolahannya. Ini membutuhkan peran pemerintah untuk menyediakan dukungan dan pendampingan intensif bagi warga," usulnya.
Menurutnya, Surabaya dapat menjadi kota besar dan tetap memiliki kearifan lokal. Ikan asap Kenjeran misalnya. Pemerintah, warga, dan berbagai pihak dapat bersinergi untuk meningkatkan branding tersebut. Upaya tersebut tidak hanya akan membantu masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga memperkuat kearifan lokal dan identitas daerah.
"Kemudian jika ditanya ikannya dari mana karena hasil tangkapan berkurang, inilah peran pemerintah. Pemerintah dapat bersinergi dengan berbagai pihak untuk memenuhi suplai kebutuhan warga. Misalnya, upaya memaksimalkan lahan untuk digunakan sebagai kolam budidaya ikan," paparnya.
Di sisi lain, Sapto berharap proyek reklamasi Surabaya tidak melenceng dari konsep keberlanjutan. Ia menekankan pentingnya pertimbangan dampak lingkungan jangka panjang dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Terlebih lagi proyek ini masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga harus memberi manfaat bagi masyarakat luas.
"Untuk itu, kolaborasi dari berbagai pihak untuk menyukseskan proyek tersebut, termasuk dari pihak akademisi. Menurutnya, UNAIR siap untuk terlibat, mulai dari proses AMDAL hingga evaluasi," tukasnya. (*)
Reporter: Amanah | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
