
SURABAYA (Lenteratoday) – Di tengah kesibukan internal pasca Munas dan pengawalan rekomendasi hampir 500 calon kepala daerah, Partai Golkar tetap menunjukkan komitmennya dalam menjalankan proses politik dengan tertib.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Sarmuji menegaskan bahwa partainya telah menyelesaikan pengajuan nama Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Selain itu, Golkar juga telah mengusulkan 22 nama pimpinan definitif DPRD di tingkat kabupaten/kota se-Jatim.
“Kami mengajukan sesuai surat dari pimpinan sementara DPRD Jawa Timur,” ungkap Sarmuji, yang juga menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar, Selasa(10/09/2024).
Lebih lanjut, Sarmuji mengajak semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Jawa Timur dan kabupaten/kota, untuk bersama menunjukkan kedisiplinan yang serupa. Dia menekankan bahwa seluruh partai, harus taat azas dan berorientasi pada kebutuhan rakyat Jawa Timur.
"Saya berharap semua partai berorientasi pada rakyat dan kebutuhan rakyat Jatim," ujarnya.
Sarmuji yang juga terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 mengingatkan, bahwa keterlambatan dalam mengambil keputusan politik dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat.
Menurutnya alat kelengkapan dewan, seperti pimpinan dan komisi-komisi. Berperan penting dalam mengawal keputusan politik, dan proses pembahasan Rancangan APBD 2025. Rancangan APBD tersebut biasanya harus disahkan pada 10 November, yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
“Jangan sampai keputusan politik yang terlambat, menyebabkan terganggunya hajat hidup orang banyak,” terangnya.
Sarmuji juga menegaskan bahwa Partai Golkar siap beradaptasi dan selalu tanggap, terhadap urgensi dan krisis yang mungkin terjadi.
"Golkar berusaha untuk peka terhadap urgensi sense of crisis," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais