Kumpulkan Camat, Kades dan Lurah Terkait PBB, Bapenda Blitar: Tidak Ada Kaitan Politik dan Siap Diawasi

BLITAR (Lenteratoday) - Acara mengumpulkan kepala desa/lurah dan camat se Kabupaten Blitar jelang Pilkada 2024, terkait optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ditegaskan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, jika tidak ada kaitannya dengan politik dan siap diawasi.

Kegiatan Sinergitas Upaya Optimalisasi PBB-P2 Tahun 2024 rencananya digelar Bapenda Kabupaten Blitar, dengan mengundang seluruh camat, kepala desa/lurah di Kota Batu pada besok, 12-13 September 2024.

Disampaikan Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Asmaningayu Dewi Lintangsari kalau kegiatan ini murni untuk optimalisasi peningkatan pajak daerah, yakni  pencapaian PBB-P2 sebelum berakhirnya batas penagihan 30 September 2024.

"Jangan dikaitkan dengan politik, kegiatan ini murni profesional terkait petugas pemungut pajak di wilayahnya yaitu camat, kades dan lurah," kata Ayu, Rabu(11/9/2024).

Lebih lanjut Ayu menjelaskan kalau pihaknya sudah melakukan tahapan evaluasi, perolehan PBB-P2 seluruh kecamatan dan desa semester 1 dalam 2 tahap.

"Capaian PBB msh belum sesuai harapan, oleh karena itu yang dibutuhkan kerjasama sinergitas petugas pemungutan tingkat kecamatan, desa dan kelurahan," jelasnya.

Oleh karena itu Ayu minta kegiatan ini jangan dikaitkan dengan politik, menurutnya itu penilaian subyektif.

Bahkan ditambahkan Ayu, kalau memang ingin membuktikan kegiatan ini ada kepentingan politik atau tidak. Silahkan ikut mengawasi, apakah benar seperti yang dituduhkan.

"Silahkan kalau mau mengetahui langsung kegiatan ini, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena memang ini murni tugas petugas pemungut PBB-P2, yang tidak mudah," imbuhnya.

Tidak adanya kepentingan politik dalam kegiatan yang mengumpulkan camat, kades dan lurah ini diperkuat oleh Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Blitar, Tri Haryono mengatakan kalau agenda tersebut diyakini tidak ada agenda politik, apalagi dikaitkan dengan Pilkada 2024 ini.

"Karena kegiatan evaluasi dan optimalisasi PBB-P2 semacam ini, rutin digelar setiap tahun dua kali," kata Tri.

Karena memang masih ada desa yang belum bisa menagih PBB-P2 dengan maksimal, sehingga perlu ada koordinasi dan optimalisasi.

"Apalagi sudah mendekati batas akhir pembayaran 30 September 2024 ini, sebelumnya juga sudah pernah (camat, kades dan lurah) dikumpulkan dan tidak ada kepentingan politik," paparnya.

Karena mendekati pelaksanaan Pilkada 2024, apakah mungkin terjadi pengkondisian atau penggalangan dukungan politik kepada salah satu calon.

Tri menegaskan tidak mungkin, karena di internal Papdesi sudah ada kesepakatan untuk netral secara kelembagaan pada Pilkada 2024 ini.

"Secara kelembagaan kami netral, tapi kalau secara pribadi silahkan menentukan pilihannya masing-masing," pungkasnya.(*)

Reporter: Arief Sukaputra