SURABAYA (Lenteratoday) - Diberitakan sebanyak 6 juta data wajib pajak warga Indonesia termasuk keluarga Presiden Republik Indonesia, Jokowi bocor dan kabarnya diperjualbelikan senilai Rp 150 juta.
Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jika kebocoran dan penjualan data merupakan hal lumrah yang kerap terjadi di banyak negara, tak terkecuali Indonesia.
“Semuanya, tinggal (diatasi) banyak negara yang mengalami hal yang sama,” kata Jokowi usai meninjau harga bahan pokok di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jumat(20/9/2024).
Guna mengatasi hal tersebut, pihaknya telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Keuangan, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi agar tidak ada kebocoran data kembali.
“Kemarin saya sudah menyampaikan dimitigasi. Yang paling segera dimitigasi secepat-cepatnya biar tidak kejadian lagi,” tukasnya.
Seperti diketahui, baru-baru ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan akan mendalami kasus kebocoran data oleh Hacker Bjorka.
Diduga, 6 juta data wajib pajak warga Indonesia, termasuk Presiden Jokowi beserta putranya Kaesang, dan Gibran dijual Bjorka di Breach Forums seharga 10 dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 153,1 miliar.
Selain itu, terdapat 10.000 sampel data yang memuat sekitar 25 tokoh besar lain, seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
.jpg)
