SURABAYA (Lenteratoday) - Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menilai bahwa kerjasama politik atau koalisi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan kontestasi politik. Hal ini menjawab pertanyaan yang muncul bahwa PDI Perjuangan dianggap berhadapan dengan calon yang di usung oleh Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada.
"Pertama, kita harus melihat bahwa kerjasama politik dalam pilkada harus kita maknai sebagai kontestasi demokratis, bukan sebuah permusuhan politik," kata Said seperti dalam pernyataan tertulis yang diterima, Selasa (24/9/2024).
Said juga mengatakan bahwa cara pandang ini harus klir lebih dulu. Sebab kontestasi Pilkada adalah jalan demokratis dan konstitusional dalam mendapatkan pemimpin di daerah. Dia juga menandaskan setelah pilkada, semua pihak yang tadinya ber kontestasi hendaknya rukun kembali bersama sama membangun daerah dengan perannya masing masing.
Kemudian yang kedua, lanjutnya, terbentuknya kerjasama politik di Pilgub dari sejumlah daerah dari KIM bahkan KIM Plus harus dilihat dari konteks politik. Sebab paska pilpres dan sebelum lahirnya Putusam MK No. 60 pada tanggal 20 Agustus 2024.
"Kalau saya baca, saat itu memang ada sejumlah keinginan dari sejumlah elit politik yang ingin mengulang kesuksesan pada pilpres dalam pilkada. Namun setelah munculnya Putusan MK No. 60 tahun 2024, dan munculnya sejumlah figur calon kepala daerah, peta politik telah berubah," tandasnya.
Said mencontohkan di Daerah Khusus Jakarta (DKJ), awalnya untuk menukar Pak Ridwan Kamil dari Jabar ke DKJ, sekaligus untuk menghadapi atau seakan akan untuk menghadang Pak Anis Baswedan. Namun, lanjutnya, dengan munculnya Pramono Anung, maka peta juga berubah.
"Figur Mas Pram menjadi titik temu antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Ibu Mega. Fakta politik baru inilah yang harus kita cermati, agar tidak semata mata terpaku pada kerjasama politik formalistik," katanya.
Dia melanjutkan, demikian juga dengan munculnya figur Andika di Jawa Tengah. Apapun itu, Andika itu pernah menjadi “simbol” karena pernah menjabat pucuk pimpinan TNI.
"Latar belakang ini tidak bisa kita anggap remeh. Saya kira situasi ini juga mengubah peta pilkada di Jawa Tengah. Apalagi Pak Andika juga berhubungan baik dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bahkan Pak Andika pernah menjadi pembantu Pak Jokowi saat menjabat Komandan Paspampres yang menjaga 24 jam Pak Jokowi saat bertugas ataupun tidak bertugas," sambungnya.
Kemudian, lanjutnya, kontestasi Pilkada adalah kontestasi figur. Sehingga yang “dijual” ke rakyat adalah figurnya, seperti terkait prestasi, rekam jejak, kemampuan komunikasi politiknya dengan pemilih, strategi pemenangan, dukungan logistik, jaringan sosial, dan lainnya.
"Tidak bermaksud mengerdilkan partai partai pengusung, namun apapun itu, pemilih tetap melihat figur yang di usungnya. Dalam survei kita sering mendengar split ticket voting, yaitu pendukung partai A, dimana Partai A mendukung kandidat yang tidak dinginkan oleh pendukung Partai A tersebut, sehingga mereka memilih mendukung figur dalam pilkada yang di usung Partai B karena dianggap lebih memenuhi harapannya," kata Said.
Kemudian, faktor split ticket voting dalam pilkada juga dinilai cukup besar. Sebab belum tentu aras elit sejalan dengan aspirasi grassrootnya. Mempertimbangkan situasi seperti ini, Said berpendapat bahwa Pilkada akan semakin dinamis. Dengan demikian tidak bisa terpaku hanya formalitas kerjasama politik. (*)
Sumber : Rls | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
