SURABAYA (Lenteratoday) – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor 1, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim menegaskan komitmen mereka, untuk memperkuat sektor pertanian melalui program penguatan pupuk subsidi.
Luluk Nur Hamidah menegaskan bahwa solusi untuk mengatasi kekurangan pupuk di Jawa Timur, harus didukung oleh political will serta pengalokasian anggaran yang tepat dari Pemerintah Provinsi.
Jawa Timur, sebagai salah satu daerah penyangga utama sektor pertanian nasional, memegang peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Jawa Timur sedang mengalami tantangan besar, dengan angka pertumbuhan yang stagnan dan bahkan mencapai minus 7 persen. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah masalah ketersediaan pupuk yang kerap dikeluhkan oleh para petani.
Luluk yang memiliki latar belakang advokasi di bidang pertanian, menilai pentingnya keberpihakan pemerintah daerah dalam menyelamatkan sektor vital ini. Ia mengungkapkan bahwa program pupuk subsidi bukanlah hal baru, namun perhatian dan penganggaran dari pemerintah daerah masih kurang optimal.
“Kekurangan pupuk harus ada dukungan politik dan anggaran dari Pemerintah Provinsi. Sehingga, saya menghitung ketika ada bantuan anggaran sebesar Rp1 triliun, maka insyaallah itu bisa tercapai. Pertanian adalah sektor yang sangat penting dan strategis, apalagi Jawa Timur ini menjadi penyangga utama pertanian nasional,” ujar Luluk, Rabu(02/10/2024).
Lebih lanjut, Luluk menjelaskan bahwa untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Jawa Timur, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur, sarana, serta input pertanian. Menurutnya, dengan dukungan yang memadai, sektor pertanian di Jawa Timur bisa bangkit dan mendongkrak posisi strategisnya di tingkat nasional.
“Jika infrastruktur dan sarana, juga input pertanian diperbaiki dengan baik, maka hal ini bisa menaikkan posisi pertanian Jawa Timur. Kita perlu political will untuk berkomitmen memperbaiki kondisi ini,” tegasnya.
Selain itu, Luluk juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal subsidi pupuk. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak bisa hanya bergantung pada alokasi subsidi dari pusat, tetapi harus turut serta memberikan dukungan anggaran untuk memastikan ketersediaan pupuk yang cukup bagi para petani.
“Kami akan menghitung bersama-sama subsidi dari pusat, dan sisanya harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi jika kita ingin menyelamatkan sektor pertanian. Ini penting agar petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk saat dibutuhkan,” ujarnya.
Luluk juga menyoroti pentingnya pengalokasian anggaran daerah secara efisien. Ia menyarankan agar pemerintah provinsi lebih selektif dalam pemberian hibah yang rawan disalahgunakan, dan sebaiknya mengalokasikan dana tersebut untuk program-program yang lebih konkret seperti pengadaan pupuk subsidi.
“Apalagi saat ini, banyak hibah yang rawan penyimpangan. Daripada itu, lebih baik kita alokasikan untuk hal-hal yang lebih jelas dan konkret seperti pupuk subsidi, yang dampaknya langsung bisa dirasakan oleh para petani,” terangnya.
“Pada akhirnya, hilir dari semua program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jika kita bisa mengelola subsidi pupuk dengan baik, maka petani bisa lebih sejahtera dan produktivitas pertanian kita akan meningkat,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
