Surabaya - Kondisi pandemi Covid-19 tidak menyurutkan kesiapan dari 19 daerah di Jatim yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember mendatang. Hal ini tercermin dari hasil sidak komisi A DPRD Jatim di beberapa daerah.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzamil mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan di lima wilayah dari 19 wilayah di Jatim yang melakukan pemilu serentak. Dari kunjungan di lima daerah tersebut diketahui jika mereka siap melaksanakan pilkada.
Bahkan ada beberapa daerah yang menyatakan tidak menggunakan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembelian APD, diantaranya adalah Jember, Malang, dan Banyuwangi. "Kami mencoba sidak di kota Blitar, Malang, Jember, dan Lamongan, mereka menyatakan siap melaksanakan Pilkada serentak," tandasnya, Senin (27/7/2030).
Dia menandaskan bahwa, anggaran yang digunakan merupakan murni bersumber dari APBD di masing'masing kabupaten/kota. Anggaran tertinggi di Surabaya yaotu Rp101 miliar dan terendah Rp16 miliar. Menariknya, hampir semua wilayah yang kami kunjungi mengaku tidak membutuhkan dana dari pemerintah pusat.
Dia mencontohkan di Jember, dimana Pemkab setempat telah menyediakan semua keperluan APD untuk Pilkada. Bahkan, di Banyuwangi dilakukan rapidtest untuk semua petugas sebanyak 5 ribu orang, mulai KPU hingga KPPS Banyuwangi. Kemudian juga mewajibkan bagi semua peserta untuk menggunakan faceshield, masker, dan sarung tangan.
Dia juga menegaskan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pilkada ini tidak ada yang dialihkan untuk penanggulangan penyebaran virus corona. Sehingga anggaran masih utuh seperti semula. Kemudian ada juga anggaran untuk pembelian APD dan penambahan TPS agar tidak berdesak-desakan.
Muzamil yang juga mantan Wakil Bupati membaca ada kemungkinan terburuk yang harus diantisipasi dari pelaksanaan Pilkada serentak ini, yaitu menurunnya partisipasi masyarakat (parmas). Hal ini terkait dengan perubahan mekanisme pelaksanaan kampanye dan juga pencoblosan.
Dimana, seorang calon yang akan kampanye melalui tatap muka dibatasi hanya sekitar 50 orang saja. Padahal sebelumnya, tidak ada batasan dalam kampanye sehingga bisa sampai ribuan orang.
"Saya berharap partisipasi masyarakat tidak turun di tengah pendemi corona seperti saat ini. Kalau sebelumnya calon bisa bertemu dengan ribuan massa kini dibatasi hanya 50 orang," tandasnya.
Termasuk dulu KPU bisa menggelar dialog atau tatap muka dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, kini tidak bisa karena anggarannya difokuskan pada pembelian APD dan penambahan TPS.
Terlepas dari itu semua, piahaknya berharap pilkada serentak bisa digelar tepat waktu dan tidak ada penundaan lagi. Karenanya kalau sampai dilakukan pengunduran lagi, maka pemerintah akan menanggung dana yang lebih besar lagi. "Selain honor untuk KPPS juga pembentukan Pj. Mengingat hampir semua walikota dan bupati di 19 kab/kota di Jatim masa jabatannya habis Februari 2021. (ufi)
.jpg)
