SURABAYA (Lenteratoday) - Visi Indonesia Emas 2045 mencanangkan negara sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, dengan salah satu komponen utamanya adalah penyediaan pemukiman layak huni bagi seluruh masyarakat.
Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, memegang peran penting dalam pencapaian target ini. Khususnya dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakatnya.
Dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, kebutuhan akan pemukiman layak di provinsi ini terus meningkat. Strategi serta transformasi mendesak untuk memenuhi kebutuhan tersebut, menjadi agenda penting bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Dalam beberapa dekade terakhir, masalah backlog perumahan di Jawa Timur masih menjadi salah satu tantangan utama. Banyak masyarakat, terutama dari kalangan berpenghasilan rendah utamanya Generasi Z, yang belum memiliki akses terhadap hunian layak.
Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi salah satu solusi yang diupayakan pemerintah, namun antrean panjang yang mencapai 10.700 unit menunjukkan bahwa permintaan jauh melebihi ketersediaan.
Pakar Tata Ruang dan Pemukiman dari ITS Surabaya, Dr. I Dewa Made Frendika Septanaya ST, MT, MSc menekankan bahwa masalah utama bukan hanya soal kuantitas perumahan yang harus dibangun, tetapi juga terkait dengan daya beli masyarakat.
Menurutnya meskipun target tiga juta rumah terlihat ambisius, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat tidak sejalan dengan produksi hunian.
"Ketika kita berbicara soal target tiga juta unit rumah, yang harus kita pikirkan bukan hanya kuantitasnya melainkan lebih kepada kemampuan daya beli masyarakat. Saat ini, daya beli masyarakat tidak diiringi dengan daya produksi yang tinggi, sehingga meskipun rumah dibangun, aksesibilitas terhadap hunian tersebut tetap menjadi masalah," jelas Dr. Dewa Made, Rabu(23/10/2024).
Di samping itu, ia juga menyoroti preferensi spesifik dari generasi Z yang mulai memasuki pasar perumahan. Generasi muda ini memiliki kebutuhan hunian yang berbeda, misalnya ruang kerja yang nyaman dan teknologi rumah pintar.
Namun, preferensi ini diproyeksikan akan menambah biaya pembangunan, sehingga hunian yang sesuai dengan keinginan generasi Z kemungkinan besar akan memiliki harga yang jauh lebih tinggi.
"Kita perlu kembali melihat strata sosial masyarakat, dan fokus pada kelompok yang paling banyak membutuhkan hunian dengan daya beli terbatas," terangnya.
“Secara realistis, angka ini mungkin terlihat benar tetapi secara realitas itu salah. Ini menunjukkan betapa besar kebutuhan Gen Z terhadap hunian layak,” imbuhnya.
Untuk mengatasi masalah ini, menurut Dewa Made sinergi antara pemerintah dan swasta sangat penting. Pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang, untuk membangun hunian terjangkau. Sementara di sisi lain, juga memastikan bahwa infrastruktur pendukung seperti transportasi dan aksesibilitas terus ditingkatkan. Dewa Made menggarisbawahi pentingnya akses transportasi yang baik, untuk mendukung pertumbuhan kawasan hunian baru.
"Pemerintah perlu membuka akses transportasi yang lancar dan efisien, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Jika jalur transportasi terbuka dan sistem transportasi terintegrasi dengan baik, pengembang akan lebih mudah hadir dan berkontribusi dalam penyediaan hunian di kawasan-kawasan strategis," jelasnya.
Lebih lanjut, seiring dengan peningkatan permintaan hunian di Jawa Timur, tantangan lain yang harus dihadapi adalah kualitas pembangunan itu sendiri. Saat ini, dunia menghadapi tantangan besar dalam hal keberlanjutan lingkungan, dan sektor perumahan harus menjadi bagian dari solusi.
Salah satu strategi yang dapat diterapkan, adalah dengan menggunakan teknologi konstruksi yang ramah lingkungan dan efisien secara energi. Rumah-rumah masa depan harus dirancang agar lebih hemat energi, misalnya dengan penggunaan panel surya dan teknologi pengolahan air yang lebih canggih.
Melalui berbagai inisiatif, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, diharapkan Jawa Timur dapat menjadi contoh sukses dalam pencapaian hunian layak bagi seluruh masyarakat. Target untuk mencapai 100 persen hunian layak pada tahun 2045 mungkin terlihat ambisius, namun dengan strategi yang tepat dan transformasi sektor perumahan yang berkelanjutan, tujuan ini dapat tercapai.
"Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, target Indonesia Emas 2045, khususnya terkait pemukiman layak huni, dapat menjadi kenyataan bagi seluruh masyarakat, termasuk di Jawa Timur," pungkas Dewa Made.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
