SURABAYA (Lenteratoday) - Pakar kajian Eropa Timur dan Rusia sekaligus dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga (Unair) Radityo Dharmaputra S Hub Int M Hub Int RCEES IntM MA mengkritisi terkait keputusan Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono terkait ketertarikan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS.
Seperti diketahui, hal itu diungkapkan Sugiono menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus ke-16 pada 22-24 Oktober 2024 di Kazan, Rusia. Langkah itu diungkapkan Sugiono karena sejalan dengan prinsip “bebas-aktif” Indonesia dalam politik luar negeri.
Radityo mengatakan, jika keanggotaan di BRICS justru bertentangan dengan prinsip “bebas-aktif”.
“Menurut saya, harus dipertanyakan dulu apa yang menjadi kepentingan Indonesia. Karena bebas-aktif seharusnya didasarkan pada pemenuhan kepentingan nasional Indonesia,” ucapnya, Rabu (30/10/2024).
Jika dilihat dari perspektif ekonomi, Radityo berpendapat bahwa bergabung dengan BRICS tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia. “Kalau kepentingannya ekonomi, BRICS tidak akan membantu. Karena toh kita sudah punya hubungan baik dengan semua negara mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jika BRICS merupakan gabungan lima negara besar berkembang seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Blok ini memiliki tujuan untuk memperkuat peran negara-negara berkembang (Global South) dalam menghadapi dominasi negara-negara maju di dunia dalam menghadapi pengaruh Barat.
Radityo menekankan bahwa BRICS bukan sekadar forum ekonomi melainkan blok geopolitik. Blok ini berpotensi merugikan posisi netral Indonesia.
“Kita jangan memandang seakan BRICS ini hanya soal ekonomi. BRICS ini soal geopolitik global, dan sedang tinggi tensi politiknya dengan Barat. Bergabung jelas akan mengindikasikan kita memihak,” jelasnya.
Untuk itu, Radityo berpendapat agar Indonesia mempertimbangkan opsi menjadi partner BRICS tanpa keanggotaan penuh.
“Sebetulnya cukup jadi partner dan ikut saja dalam kegiatannya. Tanpa bergabung sebagai anggota. Sehingga, Indonesia bisa bergerak ke mana saja sesuai kepentingan kita,” jelas alumnus University of Glasgow itu.
Menurutnya, dengan strategi itu memberi Indonesia fleksibilitas dalam berinteraksi di kancah internasional. Dalam hal ini, Indonesia dapat memanfaatkan peluang dalam forum BRICS sekaligus melindungi kepentingan nasionalnya, tanpa harus berpihak pada salah satu kubu dalam ketegangan geopolitik global. “Jaga jarak politik dengan semua pihak, namun bekerja sama ekonomi dengan semua,” tukasnya. (*)
Reporter: Amanah | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
