Deklarasi NU Netral pada Pilkada Kabupaten Blitar 2024, Tegaskan Tidak Memihak Paslon dan Bawa Nama Lembaga

BLITAR (Lenteratoday) - Forum Komunikasi Majelis Wakil Cabang (MWC) NU se-Kabupaten Blitar menggelar "Deklarasi NU Netral pada Pilkada 2024", sebagai penegasan tidak memihak salah satu pasangan calon (paslon) dengan membawa nama lembaga NU.

Disampaikan Ketua Majelis Wakil Cabang NU Srengat, Imam Subaweh bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan, yang mendukung terselenggaranya Pilkada 2024, baik gubernur maupun walikota dan bupati, secara jujur, adil, bermartabat, aman, dan damai.

"NU sebagai organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan menghargai hak dan pilihan masing-masing anggotanya sebagai warga negara Indonesia dan bersifat pribadi, serta senantiasa menjaga martabat dan kehormatan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama," ujar Imam, Senin(4/11/2024).

Maka ditegaskan Imam, tidak dibenarkan mendeklarasikan dukungan untuk salah satu calon kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sikap tidak memihak atau netral dalam Pilkada 2024 ini, ditegaskan oleh Forum Komunikasi Majelis Wakil Cabang (MWC) NU se-Kabupaten Blitar yang dibacakan Imam didampingi beberapa pengurus Majelis Wakil Cabang NU se-Kabupaten Blitar, para kiai, serta tokoh-tokoh NU di kediaman H. Imam Hanafi di Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Pernyataan deklarasi tersebut disampaikan seusai Forum Warga NU Kabupaten Blitar, menyerahkan bantuan kepada salah satu warga Nahdliyin di Kelurahan Togogan yang tertimpa musibah akibat angin puting beliung pada, Minggu(3/11/2024).

Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa Forum Komunikasi MWC NU se-Kabupaten Blitar, tidak melakukan dukungan terhadap salah satu paslon kepala daerah pada Pilkada 2024 dengan membawa Nahdlatul Ulama secara kelembagaan.

"Forum Komunikasi MWC NU Kabupaten Blitar tetap memegang komitmen dalam berpolitik, dengan mendasarkan pada nilai keadilan dan kemaslahatan hingga tercipta suasana pesta demokrasi yang bermartabat, aman, serta damai," tegasnya.

Setiap warga Nahdlatul Ulama bebas mendukung dan memilih calon kepala daerah, namun tidak melibatkan nama dan fasilitas Nahdlatul Ulama.

“Oleh karena itu, jika ada dukungan warga NU kepada salah satu paslon kepala daerah dengan mengatasnamakan Jam’iyyah (lembaga) NU, hal tersebut tidak benar, tidak sah, dan tidak wajib diikuti. Begitu pula apabila ada komitmen atau pakta integritas paslon kepala daerah kepada NU maupun organ-organnya, hal tersebut tidak benar, tidak sah, dan tidak wajib dipercaya,” tandas Imam.

Deklarasi tersebut mewakili pengurus MWC NU se-Kabupaten Blitar dan Forum Komunikasi MWC NU Kabupaten Blitar, sembari menyampaikan agar seluruh warga Nahdlatul Ulama memahami aturan organisasi NU dan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan pribadi serta hati nurani imbuhnya.

Reporter: Arief Sukaputra/Editor: Ais