Debat Publik Kedua Pilkada 2024 Kota Malang: 3 Paslon Beradu Komitmen Soal Fasilitas Umum bagi Difabel

MALANG (Lenteratoday) - Debat publik kedua Pilkada 2024 Kota Malang menghadirkan diskusi hangat mengenai komitmen 3 pasangan calon (paslon) dalam meningkatkan fasilitas umum bagi penyandang difabel. Menyoroti minimnya fasilitas ramah difabel, seperti aksesibilitas di ruang publik, alat bantu jalan, hingga transportasi khusus.

Debat yang dimulai pada Sabtu (9/11/2024) pukul 19.45 WIB, pertanyaan pertama dari moderator terkait pendalaman visi misi difokuskan pada minimnya fasilitas umum bagi difabel di Kota Malang.

Paslon nomor urut 1, Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin, mendapatkan kesempatan pertama untuk menjawab. Dalam pemaparannya, Wahyu menekankan komitmen untuk menciptakan Kota Malang yang lebih inklusif melalui visinya, “Ngalam Santun.”

"Fasilitas umum harus memenuhi standar aksesibilitas dan salah satu program kami menyiapkan transportasi khusus difabel. Selain itu, kami juga akan memperluas inklusi sosial dan ekonomi bagi mereka, sehingga para penyandang kebutuhan khusus dapat merasa sejajar dan percaya diri dengan orang normal,” ujar Wahyu.

Namun, pernyataan Wahyu ini mendapat kritikan dari paslon nomor urut 2, Heri Cahyono (Sam HC). Heri menyoroti pilihan kata Wahyu yang menyebut "manusia normal," yang dinilainya kurang tepat dalam konteks inklusivitas.

“Saya perlu mengoreksi pernyataan Pak Wahyu. Tidak bijak membedakan manusia normal dan difabel, karena itu justru merendahkan martabat kaum difabel," kata Sam HC.

Selain itu, Sam HC juga menyebut, selama Wahyu Hidayat menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang, fasilitas kesehatan dan layanan untuk difabel dinilainya belum maksimal. "Pemkot seharusnya memberikan perhatian lebih nyata dan tidak sekadar janji," tegas Sam HC dalam tanggapannya.

Sementara itu, Paslon nomor urut 3, Mochamad Anton, juga menyampaikan pandangannya terkait fasilitas bagi difabel. Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung pemerintah untuk memahami kebutuhan penyandang difabel dengan turun ke lapangan.

“Selama saya turun langsung, banyak difabel yang mengeluhkan bahwa mereka kesulitan menemukan ruang berkreasi yang layak. Ini menjadi sinyal bahwa hak-hak difabel belum sepenuhnya terpenuhi di Kota Malang," ungkap Anton.

"Kami berkomitmen untuk menyediakan ruang yang lebih inklusif agar mereka bisa berkarya dan berdaya,” lanjutnya.

Sebagai informasi, hingga berita ini ditulis, debat publik kedua Pilkada 2024 Kota Malang yang bertemakan "Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Menyelesaikan Persoalan Daerah," masih berlangsung dengan menyisakan 3 sesi. Di sesi istirahat, para pendukung masing-masing juga kompak menyerukan yel-yel untuk memanaskan suasana panggung politik. (*)

Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi