
Surabaya – Pemprov Jawa Timur (Jatim) terus melakukaninovasi dalam berbagai bidang. Dalam bidang perencanaan dan penganggaran, GubernurJatim Khofifah Indar Parawansa meluncurkan aplikasi Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Online Paperless Digital Signing serta e-Evaluasi APBD Kabupaten/Kota.
Aplikasi yang dilauching di Gedung Negara Grahadi, Rabu(6/11), ini sebagai wujud pemerintah dalam membangun konektivitas antaraperencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabilitas. Dengan aplikasiitu, maka perencanaan dan penganggaran bisa diakses secara real time sehinggadiharapkan akan mempermudah pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Gubernur Khofifah berhadap besar aplikasi ini akan mampumewujudkan konektifitas seluruh wilayah di Jatim sehingga bisa langsungmengakses program pemerintah. Namun, padatahap awal akan dilakukan pemilihan terlebih dulu mana daerah yang memungkinkanuntuk dibangun transparansi dan bisa diakses real time.
“Saya berharap adanya koneksitas antara perencanaan danpenganggaran, e-planning dan e-budgeting secara regional provinsi Jatim bisakita lakukan,” tandasnya.
Akan tetapi, untuk sementara ini, baru ada 14 daerah dari 38Kabupaten dan Kota di Jatim yang telah memanfaatkan aplikasi ini. Sehinggamasih ada pekerjaan rumah untuk 24 kabupaten/kota . Untuk itu, Khofifahmengharapkan pada daerah lain yang belum supaya segera memanfaatkan aplikasitersebut.
“Kita berpikirnya regional, jika APBD Jatim dan APBD 38kabupaten/kota di Jatim itu terbesar di Indonesia karena mencapai Rp 131triliun. Sehingga presisi, akurasi dan akuntability dari perencanaan danpenganggaran ini akan terus disiapkan dan dikembangkan,” harap gubernurperempuan pertama di Jatim.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah (BPKAD) Jatim, Jumadi, menjelaskan tentang keunggulan yang diusungaplikasi tesebut. Diantaranya adalah lebih efektif, efisien dan akuntabel. “Dipengelolaan keuangan daerah kan tidak hanya penganggaran, tapi juga adaperbendaharaan,” ujarnya.
Pada sisi perbendaharaan, kata Jumadi, pihaknya akan mengambil langgkah yangefektif dan efisiennya seperti apa. Sebab ada puluhan ribu berkas SP2D yangperlu diteliti dan ditandatangani, apalagi kalau jelang akhir tahun yang bisanumpuk banyak. (ufi)