JAKARTA (Lenteratoday) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara berkunjung ke rumah jenderal purnawirawan dan tokoh politik Abdul Mahmud Hendropriyono. Kunjungan ini adalah bagian rangkaian rencana safari Iftitah untuk menggali wawasan, pengalaman, serta isu-isu strategis untuk mengembangkan program transmigrasi ke depan.
Hendro merupakan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan pada masa Presiden Soeharto dan BJ Habibie. Pertemuan di Kompleks Kraton Majapahit Jakarta pada Jumat (15/11/2024) ini berlangsung tertutup.
Meski demikian, kunjungan ini juga bagian dari upaya Kementrans menggaungkan paradigma baru transmigrasi. Di masa kepemimpinannya, Iftitah ingin Kementrans lebih berorientasi pada kesejahteraan warga transmigran, warga sekitar, serta pengembangan kawasan transmigrasi yang inklusif, sebagaimana visi pemeritahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto
Untuk maksud tersebut, Kementrans berniat membuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengoptimalkan pengelolaan sekitar 3,1 juta hektare hak pengelolaan lahan transmigrasi di seluruh Indonesia.
"Misalkan ada lahan, kemudian ada beberapa investor contohnya investor dari luar yang membutuhkan 10 ribu hektar untuk tanaman kakao. Nah, nanti kalau misalkan nanti petaninya, itu nanti dari transmigran, kemudian kita juga minta hilirisasi. Jadi, pabrik cokelatnya di situ, nanti tenaga kerjanya pun dari situ," ujar Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (12/11/2024).
Wamentrans Viva Yoga Mauladi menjelaskan, rencana pelibatkan investor tersebut juga menjadi cara pandang baru Kementrans. Menurut dia, investor yang tertarik mengembangkan usaha atau bisnis berkaitan dengan perkebunan, perikanan, atau pertanian bisa disambungkan dengan program transmigrasi.
"Nanti hubungannya dengan industrialisasi. Di sana ada pabrik, dan tentu fasilitas-fasiltas penunjang juga akan ada. Nah, maka itu kerja sama antar-kementerian di masa pemerintahan ini sangat intens. Model pelaksanaan program kebijakan yang saya kira kurang sebelumnya,” ujar Viva Yoga, Jumat (15/11/2024).
Menurut dia, program transmigrasi menggunakan sistem bottom- up, bukan lagi top- down. Ini berarti bahwa transmigrasi dilakukan berdasarkan ada tidaknya keinginan dari masyarakat sendiri.
Bila ada sekelompok masyarakat di suatu daerah ingin bertransmigrasi, Kementrans akan memfasilitasi melalui komunikasi dengan pemda yang memungkinkan menerima transmigran.
”Misalkan di Siak, saya bertemu sendiri dengan kepala daerah, mereka membutuhkan sekitar 500 kepala keluarga untuk menunjang pembangunan di sana,” kata dia.
Sumber : Rls kementrans | Editor : M. Kamali
.jpg)
