Ada Keluarga Disabilitas Tidak Terima PKH, Komisi D DPRD Surabaya : Dinsos Perlu Update Data

SURABAYA (Lenteratoday) - Baru-baru ini, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi satu keluarga di Surabaya yang memiliki empat anak penyandang disabilitas tetapi tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sebelumnya, keluarga tersebut sempat menerima bantuan PKH, namun kemudian terputus. Penyebabnya, data keluarga tersebut dinyatakan tidak layak dengan alasan tidak ada komponen PKH dalam keluarganya.

Padahal, menurut Gus Ipul, salah satu komponen PKH adalah penyandang disabilitas sehingga keluarga tersebut secara aturan berhak menerima bantuan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wira Wati menuturkan, jika PKH merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk keluarga yang membutuhkan. Misalnya pada ibu hamil, bahkan anak inklusi.

Terkait kasus yang terjadi, Ajeng meminta Dinas Sosial (Dinsos) agar melakukan updating data, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Jangan sampai terulang lagi permasalahan di tahun sebelumnya pada saat Covid data-data lama yang masih digunakan. Kemudian kalau memang orang tersebut sudah pernah menerima PKH, kemudian orang tersebut bahkan inklusi ya ini bagaimana kok bisa terpotong," tutur Ajeng, Selasa (19/11/2024).

Menurut Ajeng, pihak pendamping PKH harus memberikan klarifikasi terkait putusnya bantuan bagi keluarga tersebut.

"Di setiap Kelurahan ataupun kecamatan kan ada pendamping PKH-nya. Ini harus lebih update lagi untuk mengadakan rapat ataupun dengar pendapat dari masyarakat. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang," jelasnya.

"Kalau memang tidak sesuai, harusnya ada komunikasi lagi. Karena pada dasarnya PKH ini baru bisa tidak menerima selain tidak diberikan oleh pusat ada juga mereka yang mengundurkan diri," tambahnya.

Selain itu, politisi dari Fraksi Gerindra ini juga meminta kepada para pendamping PKH untuk memastikan bantuan yang diterima benar-benar dimanfaatkan dengan baik. 

"Jangan sampai bantuan itu dibelikan rokok ataupun main judi online. Jadi pendamping PKH ini juga harus aktif mengingatkan penerimanya itu digunakan untuk apa saja bantuannya," tukasnya. (*)

Reporter: Amanah  | Editor : Lutfiyu Handi