BLITAR (Lenteratoday) - Ratusan massa mewakili puluhan ribu petani dan nelayan di Kabupaten Blitar, menggelar aksi damai menuntut Bupati Blitar, Rini Syarifah (saat ini cuti kampanye Pilkada 2024) untuk meneruskan program agraria 5 tahun kedepan.
Massa yang tergabung dalam Forum Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) Kabupaten Blitar, melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar dan Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, Selasa(19/11/2024) siang.
Koordinator aksi massa FMPN Kabupaten Blitar, Joko Agus Prasetyo menyampaikan aksi damai yang mewakili ribuan petani dan nelayan di wilayah Kabupaten Blitar ini, bertujuan mendesak dan menuntut Mak Rini sapaan Bupati Blitar, Rini Syarifah yang sedang cuti kampanye Pilkada 2024 untuk meneruskan program agraria.
"Karena selama kepemimpinan beliau progresif dan berpihak pada rakyat terutama petani dan nelayan, komitmen terhadap program agraria dan kesejahteraan masyarakat," ujar Joko dalam orasinya di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Selasa(19/11/2024).
Joko juga membeberkan beberapa capaian terkait program agraria, seperti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), selama 2021-2024 telah diserahkan sekitar 145 ribu sertifikat bidang tanah.
Kemudian, sebanyak 7.940 bidang tanah redistribusi perkebunan, juga sudah berhasil diserahkan pada petani. Pemanfaatan hutan melalui skema KHDPK, seluas 2.385 hektar lahan juga bisa dimanfaatkan secara legal.
"Termasuk Program Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) telah memberikan kepastian hukum bagi 38 desa di Kabupaten Blitar, mewujudkan kedamaian sosial dengan penyelesaian konflik pertanahan dan mewujudkan pola kemitraan antara masyarakat dengan perkebunan," jelasnya.
Oleh karena itu FMPN Kabupaten Blitar bersama puluhan ribu petani, nelayan dan buruh serta masyarakat menuntut agar Bupati Rini Syarifah melanjutkan program agraria. Untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui visi misi dan programnya.
Bahkan Joko mengajak massa memaksa Bupati Rini berjanji meneruskan kepemimpinan perjuangan ini, agar masyarakat Kabupaten Blitar bisa menikmati keadilan agraria dan akses yang merata atas sumber daya alam.
"Langkah pemaksaan ini simbol harapan besar bagi Kabupaten Blitar, menjadi lebih baik untuk kemakmuran seluruh masyarakat," tegasnya.
Setelah menyampaikan aspirasinya di Gedung DPRD, massa bergerak menuju Kantor Bupati Blitar di Kanigoro.
Massa yang tidak bisa bertemu langsung dengan Mak Rini di Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, karena sedang cuti kampanye Pilkada 2024. Kemudian massa mendengar kabar, kalau Mak Rini sedang rapat partai di Kantor DPC PKB Kabupaten Blitar yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari Kantor Bupati Blitar. Mereka pun long march untuk bertemu langsung dengan Mak Rini, untuk menyampaikan aspirasinya.
Saat bertemu langsung dengan Mak Rini, perwakilan massa menyerahkan kalung dan buket bunga sebagai ucapan terima kasih. Sekaligus dukungan, agar program agraria di Kabupaten Blitar dilanjutkan 5 tahun kedepan.
Menanggapi hal ini, Mak Rini mengucapkan terima kasih, atas perhatian dan dukungannya selama memimpin Kabupaten Blitar 3,5 tahun.
"Mereka minta agar saya meneruskan kembali program agraria, seperti PTSL dan mereka datang membawa bukti sertifikat yang pernah saya serahkan langsung. Sebagai bukti adanya kepastian hukum atas tanah mereka," kata Mak Rini.
Seperti apa yang disampaikan perwakilan petani dan nelayan tadi lanjut Mak Rini, mereka merasakan manfaat dari program PTSL, redistribusi, pertanian, peternakan maupun nelayan.
"Semuanya nanti akan kami perhatikan melalui visi misi dan program saya lima tahun kedepan, untuk keberlanjutan memperjuangkan kesejahteraan mereka," tandasnya.
Ditambahkan Mak Rini selama kepemimpinannya sudah menyerahkan sekitar 160 ribu sertifikat dari Program PTSL, bahkan bersinergi dengan pihak perbankan yang resmi dan legal.
"Agar mereka yang menerima sertifikat dan diagunkan sebagai modal usaha, tidak terjebak pinjol ilegal untuk mendukung usahanya," terangnya.
Termasuk dukungan dari Pemkab Blitar, membantu Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga nol rupiah.
"Ini bukti komitmen pemkab, mendukung Program PTSL dan redistribusi tanah. Kalau tidak ada bantuan ini, masyarakat akan terbebani dan program tidak bisa berjalan," imbuhnya.
Reporter: Ais/Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
