MALANG (Lenteratoday) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berencana untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung kesuksesan program makan bergizi gratis.
Melalui pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah, Pemkab Malang berharap ratusan BUMDes yang tersebar di seluruh kecamatan ini dapat memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat, sesuai dengan program pusat.
"Target utama Pemkab Malang saat ini adalah membuat BUMDes berdaya. Insya Allah kita punya pertanian yang cukup luas, peternakan yang cukup banyak, kemudian laut kita menghasilkan ikan yang luar biasa, buah-buahan ada semua di Kabupaten Malang," ujar Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, Rabu (20/11/2024).
Didik menambahkan, program ini akan memberikan manfaat bagi lebih dari 380 ribu penduduk Kabupaten Malang, termasuk ibu hamil, anak balita, anak sekolah, hingga lansia. Dengan melibatkan BUMDes, menurutnya kebutuhan pangan yang sebelumnya harus didistribusikan dari jarak jauh nantinya dapat disediakan langsung dari wilayah setempat.
Lebih lanjut, untuk mendukung program ini, Didik menyampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama perangkat daerah terkait akan melakukan pemetaan potensi desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap BUMDes dapat berkontribusi dalam penyediaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan program.
"Saat ini, kami masih menunggu petunjuk teknis dan pelaksanaan dari pemerintah pusat, termasuk aturan resmi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, terkait optimalisasi BUMDes dalam program ini," paparnya.
Kendati demikian, Didik menegaskan, dapur-dapur pangan telah disiapkan dengan koordinasi bersama Kodim. Di mana distribusi akan dilakukan secara terkoordinasi, dengan melibatkan Badan Gizi untuk pengawasan, sementara BUMDes bertindak sebagai pelaksana penyedia bahan baku.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Malang, Eko Margianto, menjelaskan hingga akhir Oktober 2024 ini, sudah terbentuk 376 BUMDes di Kabupaten Malang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 119 BUMDes telah berbadan hukum dan terverifikasi secara resmi, sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian administrasi.
"Kemudian yang masih dalam proses pengurusan badan hukum ada 217 Bumdesa. Dengan rincian perbaikan nama ada 5, nama terverifikasi ada 171, pendaftaran badan hukum ada 6, perbaikan dokumen badan hukum 35, dan yang belum mendaftar (badan hukum) sama sekali ada 42 BUMDesa," tukas Eko. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
