Puluhan Mahasiswa Geruduk Bawaslu, Lihat Dugaan Politik Uang hingga Tidak Netralnya APH di Pilkada Kota Malang 2024

MALANG (Lenteratoday) - Puluhan mahasiswa menggeruduk Kantor Bawaslu Kota Malang, memprotes dugaan praktik politik uang, pembagian sembako murah untuk kepentingan kampanye dan ketidaknetralan aparat penegak hukum (APH) yang dinilai mencederai integritas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 pada, Jumat(22/11/2024).

Kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Bersatu Selamatkan Demokrasi ini, menuntut Bawaslu Kota Malang untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal demi terciptanya Pilkada yang bersih dan adil.

"Tiga poin itu menjadi tuntutan kami, karena kami melihat banyak sekali temuan di Kota Malang yang mengindikasikan hal tersebut. Baik itu politik uang, membagikan sembako untuk memilih calon tertentu dan aparat yang tidak netral," ujar Koordinator aksi, Rolis Barson Sembiring.

Rolis menambahkan sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Malang, menurutnya banyak dari kalangan pelajar yang merasa prihatin atas penyelenggaraan Pilkada yang dinilai tidak adil dan rawan pelanggaran. Ia menekankan, praktik politik uang berpotensi merugikan masyarakat.

"Kalau sudah bicara politik uang, pasti yang bersangkutan sudah berpikir bagaimana caranya mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Sudah barang tentu seperti itu. Dan itu yang kami, kawan-kawan mahasiwa tidak mau," katanya.

Dirinya juga menyoroti beberapa pejabat publik yang dinilai mengindikasikan dukungan terhadap praktik politik uang dan politik sembako. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan prinsip Pilkada yang bersih, jujur, dan adil.

"Kami di sini menuntut agar temuan tersebut bisa segera dieksekusi," serunya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Malang, Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy mengatakan pihaknya telah dan akan terus menjalankan tugas pengawasan sesuai peraturan yang berlaku.

"Sampai saat ini, kami telah menerima 11 laporan dugaan pelanggaran Pemilu selama proses Pilkada," ungkap Hasbi.

Hasbi juga mengajak seluruh masyarakat termasuk mahasiswa, untuk aktif mengawasi Pilkada.

"Pengawasan ini tidak hanya tugas Bawaslu, tetapi juga masyarakat. One man, one vote, one value, satu orang satu suara satu nilai. Pilkada ini harus dari rakyat untuk rakyat," tegasnya.

Ia juga menegaskan Bawaslu berkomitmen menindak tegas segala bentuk pelanggaran, termasuk praktik politik uang.

"Atas dasar sebagai penyelenggara, kami sampaikan kami juga menolak segala bentuk money politic. Kami akan menindak tegas dugaan tersebut," tukas Hasbi.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais