SURABAYA (Lenteratoday) – Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 mendapat perhatian khusus dari Calon Gubernur (Cagub) Jatim Nomor Urut 1, Luluk Nur Hamidah.
Usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyelesaikan rekapitulasi suara, Luluk memberikan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan Pilgub. Meski menerima hasil akhir dengan lapang dada, Luluk menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap proses demokrasi yang dianggapnya telah dicederai oleh sejumlah pelanggaran.
Menurut Luluk, masalah utama bukan soal kalah atau menang melainkan bagaimana proses demokrasi dijalankan. Ia mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang berpotensi mencoreng integritas Pemilu.
“Kami mengapresiasi semua pihak, khususnya KPU dan Bawaslu yang telah bekerja keras demi terselenggaranya Pilgub Jatim 2024. Namun, kami tidak bisa menutup mata terhadap sejumlah temuan, yang mencederai prinsip kejujuran dan keadilan. Ada banyak bukti yang menunjukkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi,” ungkap Luluk, Rabu(11/12/2024).
Salah satu temuan yang menjadi sorotannya, adalah maraknya praktik politik uang menjelang hari pencoblosan. Luluk menyebut adanya pembagian sembako berupa beras, minyak goreng, dan uang tunai yang disertai stiker kampanye pasangan tertentu.
“Ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Bagaimana mungkin Pemilu bisa disebut jujur jika integritasnya dihancurkan dengan cara seperti ini?” tegasnya.
Tidak hanya itu, Luluk juga menyoroti hasil mencurigakan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS), seperti suara seratus persen untuk pasangan tertentu dan laporan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Menurutnya, pelanggaran semacam ini merugikan semua pihak, bukan hanya kandidat yang bersaing.
“Praktik seperti ini sangat menyakitkan, tidak hanya bagi kami yang mencalonkan diri, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin melihat Pemilu berjalan bersih dan adil. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita,” paparnya.
Luluk juga meminta pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk turun tangan memperbaiki sistem Pemilu di masa mendatang. Menurutnya, normalisasi terhadap pelanggaran hanya akan memperburuk kualitas demokrasi.
“Kita tidak ingin demokrasi ini terus dipermainkan. Presiden Prabowo harus menggunakan momentum ini untuk mengembalikan marwah demokrasi Indonesia. Saya yakin beliau juga tidak menginginkan demokrasi berjalan tanpa integritas,” tuturnya.
Meski menyampaikan kritik tajam, Luluk tetap berterima kasih kepada tim pemenangan dan para relawan yang telah bekerja keras mendukung perjuangannya.
“Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung kami, terutama relawan di daerah. Perjuangan kalian tidak akan sia-sia, dan ini menjadi langkah awal untuk terus memperjuangkan demokrasi yang lebih baik,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
