SURABAYA (Lenteratoday) - Wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus menuai tanggapan. Salah satunya datang dari Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo, yang mendukung penuh usulan tersebut. Ia menilai langkah ini sangat relevan untuk menciptakan efisiensi anggaran sekaligus memperbaiki budaya politik di Indonesia.
Freddy menjelaskan, wacana ini bukanlah hal baru. Pada 2018, DPRD Jawa Timur melalui Komisi A telah menginisiasi rekomendasi serupa. Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD.
"Posisi gubernur itu tidak sekadar kepala daerah, tetapi juga perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, mekanisme pemilihannya sebaiknya melalui DPRD untuk mencerminkan fungsi pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif," ungkap Freddy, Jumat (13/12/2024).
Politisi Partai Golkar tersebut mengungkapkan, rekomendasi DPRD Jatim saat itu didasarkan pada hasil diskusi mendalam bersama berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh politik dan akademisi.
"Kami melihat bahwa sistem pilkada langsung membawa beban yang sangat besar, baik secara anggaran maupun moral. Biaya yang dihabiskan dalam pilkada langsung sangat tinggi, dan setelahnya sering kali muncul praktik-praktik koruptif untuk mengembalikan modal kampanye," tegasnya.
Selain soal biaya, Freddy menyoroti dampak buruk dari demokrasi liberal yang selama ini diterapkan. Menurutnya, sistem tersebut memunculkan politik transaksional dan pragmatisme yang menggerus nilai-nilai kebangsaan.
"Pilkada langsung sering kali menjadi ajang eksploitasi isu-isu SARA. Ini sangat berbahaya karena bisa memecah belah masyarakat dan merusak semangat persatuan," katanya.
Freddy juga menegaskan bahwa reformasi sistem pemilu bukan sekadar pilihan teknis, melainkan kebutuhan strategis untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia.
"Kita harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Sistem yang kita bangun harus mencerminkan budaya bangsa, bukan sekadar meniru praktik demokrasi negara lain yang tidak selalu cocok dengan kita," imbuhnya.
Freddy mengusulkan agar pemerintah dan DPR segera menginisiasi kajian mendalam untuk merumuskan sistem pemilu yang lebih sesuai dengan karakter bangsa. Freddy percaya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan aparat penegak hukum, sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berintegritas.
"Rekomendasi kami pada 2018 sangat jelas: pilkada langsung harus dikaji ulang. Bukan hanya karena masalah biaya, tetapi juga karena implikasi sosial-politiknya yang sering kali tidak sehat. Kita perlu sistem yang tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga membangun moral politik yang lebih baik," pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
