SURABAYA (Lenteratoday) – Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Budiono.
Ia menyebut wacana tersebut tepat dan langkah penting untuk menghemat anggaran besar yang selama ini dihabiskan dalam Pilkada langsung, sekaligus membuka ruang untuk pengalokasian dana ke program-program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.
"Anggaran Pilgub Jatim 2024 mencapai Rp1,086 triliun. Jika dana sebesar ini dialihkan ke program pengentasan kemiskinan atau pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak di Jawa Timur, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat," ungkap Budiono, Selasa (17/12/2024).
Sementara itu dengan skema Pilkada melalui DPRD, calon kepala daerah tidak perlu lagi mengeluarkan dana besar untuk kampanye. Hal ini memungkinkan mereka fokus pada tugas utama mereka, yaitu bekerja untuk rakyat.
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai, biaya politik yang tinggi dalam Pilkada langsung menjadi persoalan serius yang perlu segera diatasi. Selain menyedot anggaran negara, beban biaya kampanye yang mahal sering kali memicu calon kepala daerah terjebak dalam utang politik.
Budiono juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dihasilkan dari mekanisme ini dapat digunakan untuk kebutuhan prioritas, seperti program gizi anak yang diusulkan Presiden Prabowo.
"Kalau dihitung, anggaran Pilkada yang selama ini dihabiskan bisa memberi makan jutaan anak di Jawa Timur setiap hari. Ini jauh lebih bermanfaat dibandingkan digunakan untuk biaya penyelenggaraan yang mahal," imbuhnya.
Budiono menekankan bahwa mekanisme Pilkada melalui DPRD tetap harus mencerminkan aspirasi rakyat, dengan menjaga transparansi dan prinsip demokrasi. Menurutnya, wakil rakyat di DPRD sudah memahami kebutuhan masyarakat dan dapat memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan di daerahnya.
"Ini bukan tentang mengurangi hak rakyat, tapi menciptakan sistem yang lebih efisien dan sehat. Namun, masyarakat harus dilibatkan dalam pembahasan ini agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka," ujarnya.
"Harapan kami, diskusi di tingkat nasional bisa berlangsung transparan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan begitu, keputusan yang diambil nanti benar-benar menjadi solusi terbaik," pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
