SURABAYA (Lenteratoday) – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyambut baik perubahan nama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroda Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim.
Namun Fraksi PKB menyoroti beberapa tantangan yang harus diatasi agar perubahan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama sektor-sektor produktif seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Juru Bicara Fraksi PKB, Multazamudz Dzikri, menekankan bahwa perubahan nama harus diikuti dengan perbaikan substansial dalam kinerja PT BPR Jatim. Ia mengatakan bahwa perubahan ini harus berdampak langsung pada peningkatan akses permodalan bagi sektor-sektor yang selama ini kesulitan dalam mendapatkan kredit.
"Perubahan ini harus diikuti dengan langkah konkret untuk meningkatkan peran BPR Jatim dalam penyaluran pembiayaan sektor produktif, terutama pertanian dan UMKM, yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat kecil di Jawa Timur," ungkap Multazam, Selasa (17/12/2024).
Politisi asal Pasuruan-Probolinggo ini juga menyoroti kontribusi sektor pertanian yang semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sektor ini menyerap tenaga kerja terbanyak di Jatim. Ia menyatakan bahwa BPR Jatim perlu menjadi solusi nyata bagi petani dan nelayan dalam mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau.
"Masalah utama yang harus diatasi adalah rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). BPR Jatim harus menjadi jembatan yang memperbaiki kondisi ini, bukan hanya sekadar lembaga perbankan," jelasnya.
Fraksi PKB juga meminta Pemprov Jatim untuk lebih fokus pada edukasi dan literasi keuangan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mereka dapat lebih mudah mengakses perbankan dan mendapatkan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
"Saat ini, kehadiran BPR Jatim belum sepenuhnya menjawab kebutuhan permodalan pelaku UMKM dan masyarakat kecil. Edukasi dan literasi keuangan sangat penting agar mereka dapat mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah," imbuhnya.
Selain itu, Fraksi PKB berharap Pemprov Jatim menjelaskan rencana jangka panjang BPR Jatim dalam menghadapi tantangan ekonomi, termasuk mengatasi masalah non-performing loan (NPL) yang sering menjadi hambatan dalam operasional lembaga keuangan.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
