SURABAYA (Lenteratoday) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mengingatkan masyarakat, agar lebih waspada terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan pejabat, khususnya yang dilakukan melalui media daring.
Salah satu modus terbaru, adalah penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dengan menggunakan WhatsApp.
Penipu tersebut menyalahgunakan nama Eri Cahyadi, melalui aplikasi WhatsApp dengqn nomor 0812-6904-466. Bahkan untuk meyakinkan korban, pelaku juga memasang foto profil Wali Kota Surabaya.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M. Fikser mengungkapkan pelaku menyebarkan pesan singkat ke sejumlah nomor dengan mengaku sebagai Wali Kota Eri Cahyadi.
“Itu adalah oknum yang mengatasnamakan Pak Wali Kota Eri Cahyadi, nomor yang mengirim pesan Whatsapp itu bukanlah nomor beliau. Maka, warga Kota Surabaya harus lebih berhati-hati dan waspada terhadap aksi penipuan apapun,” kata Fikser, Senin(30/12/2024).
Untuk itu, Fikser mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemui aksi penipuan serupa.
“Jika menerima pesan singkat atau telepon yang mengatasnamakan jajaran Pemkot Surabaya, harap berhati-hati. Jika pesan tersebut berisi permintaan tertentu atau menawarkan hal mencurigakan, dapat dipastikan itu adalah penipuan,” pesannya.
Tak hanya itu, Fikser juga mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta masyarakat umum agar tidak mudah percaya terhadap pesan yang mencurigakan.
"Saya berharap masyarakat tidak langsung mempercayai, informasi dari pesan-pesan mencurigakan tersebut. Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab, atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab,” tuturnya.
Fikser berharap masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi dari sumber yang tidak jelas, dan selalu memverifikasi kebenarannya sebelum bertindak.
"Pemerintah kota berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkini terkait modus-modus penipuan yang kerap terjadi, terutama yang mencatut nama pejabat pemerintah. Ini sebagai bentuk upaya melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan siber yang semakin marak," tutupnya.(*)
Reporter: Amanah/Editor: Ais
.jpg)
