JAKARTA (Lenteratoday) - Diadakannya lagi Ujian Nasional (UN) mendapat respon positif dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Namun, rencana pelaksanaan UN pada 2026 ini tidak boleh lagi menggunakan format lama. Dia mengusulkan agar pelaksanaan UN rebond ini menggunakan sistem komputerisasi (berbasis komputer) atau digital.
Lalu Hadrian Irfani yang akrab dengan sapaan Lalu Ari ini mengatakan dengan sistem komputersisasi ini diharapkan bisa mengurangi potensi kecurangan. "Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual," papar Lalu Ari, Senin (6/1/2025).
Sebelumnya, UN menggunakan kertas soal, sehingga membutuhkan proses cetak yang cukup rumit. Selain membutuhkan biaya mahal dalam mencetak soal, proses distribusi soal juga tidak mudah. Khususnya, di daerah pelosok atau terpencil.
Tidak hanya itu, proses pengiriman soal juga harus dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian. Mulai dari percetakan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat sekolah.
"Makanya kami minta jangan menggunakan sistem yang lama. Cara manual itu harus ditinggalkan," ungkap politisi PKB ini.
Ketua DPW PKB NTB itu menegaskan, pelaksanaan UN nanti harus menggunakan sistem digital di semua sekolah yang melaksanakan ujian akhir. Sistem digital dan komputerisasi akan mengurangi potensi kecurangan.
Untuk itu, lanjut mantan anggota DPRD NTB itu, Kemendikdasmen harus menyiapkan kebutuhan sarana prasarana digital secara matang sebelum UN dilaksanakan. Mulai dari komputer atau laptop, jaringan internet, dan server yang handal.
"Jaringan IT harus betul-betul dipikirkan dan disiapkan sejak sekarang, sehingga nanti UN digital bisa dilaksanakan dengan baik," ungkapnya.
Jangan sampai, kata Lalu Ari, persoalan yang pernah terjadi pada pelaksanaan asesmen nasional terulang dalam UN nanti. Dia memberikan contoh pelaksanaan asesmen nasional di NTB yang kurang efektif. Hal itu disebabkan karena sarana IT yang kurang memadai.
Alat asesmen hanya tersedia di kota. Alat tersebut kemudian digunakan bergantian di tingkat kecamatan. Jadi, sekolah harus menunggu giliran penggunaan alat asesmen. Jelas hal tersebut membutuhkan waktu cukup lama.
"Hal itu tidak boleh terjadi UN nanti. Sarana prasarana IT harus betul-betul dipersiapkan," beber Lalu Ari.
Tentu, lanjut legislator asal Dapil NTB II itu, pemerintah harus menyiapkan anggaran cukup besar untuk penyediaan sarana prasarana digital UN. Jadi, Kemendikdasmen sudah harus mulai menghitung kebutuhan anggaran IT.
Terkait kemungkinan terjadinya kebocoran soal, Lalu Ari meminta Kemendikdasmen melakukan antisipasi. Kemendikdasmen harus menyusun konsep agar tidak terjadi kebocoran soal.
"Itu menjadi tugas Kemendikdasmen. Yang jelas, jangan lagi melibatkan aparat kepolisian dalam pengawasan ujian nasional," pungkasnya. (*)
Sumber : rls | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
