SURABAYA (Lenteratoday) – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan mendesak pemerintah pusat untuk segera mengucurkan anggaran tambahan guna menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah meluas di hampir seluruh wilayah Jawa Timur.
Menurut Ony, wabah ini membutuhkan penanganan cepat dan serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh peternak lokal, tetapi juga berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional.
"PMK bukan hanya masalah lokal Jawa Timur. Ini adalah ancaman nasional yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Harapannya, pemerintah segera mengalokasikan anggaran insidental untuk mempercepat penanganan," ungkap Ony, Kamis (09/01/2025).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa penanganan PMK tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah yang terbatas. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat diperlukan, terutama dalam hal pembiayaan dan distribusi sumber daya.
"Penanganan wabah seperti ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran daerah tidak cukup. Pemerintah pusat harus hadir dengan solusi konkret, salah satunya dengan menyiapkan dana tambahan yang khusus dialokasikan untuk penanganan PMK," jelasnya.
Selain alokasi anggaran, Ony juga menyoroti pentingnya langkah-langkah strategis seperti percepatan distribusi vaksin, pemberian bantuan kepada peternak terdampak, serta peningkatan edukasi tentang penanganan wabah kepada masyarakat.
"Peternak perlu diberi edukasi agar tahu langkah pencegahan dan cara menangani ternak yang terinfeksi. Ini semua membutuhkan dukungan anggaran yang cukup," imbuhnya.
Ony berharap pemerintah pusat dapat segera merespons permintaan ini dengan cepat, mengingat skala permasalahan PMK yang semakin meluas. Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah adalah kunci utama untuk mengendalikan wabah ini dan meminimalkan dampaknya terhadap perekonomian, terutama di sektor peternakan.
"Pemerintah pusat perlu melihat situasi ini sebagai prioritas nasional. Sinergi antara pusat dan daerah harus berjalan optimal, terutama dalam hal anggaran dan strategi penanganan," pungkas Ony.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
