Anggota Komisi E DPRD Jatim Sebut Dana CSR Pilihan Tepat untuk Program Makan Bergizi Gratis

SURABAYA (Lenteratoday) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas menganggap, dana CSR merupakan pilihan paling ideal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak membebani anggaran negara.

Hal itu sebagai respon rencana pelaksanaan program MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Namun, pendanaan program ini memicu berbagai wacana alternatif, termasuk penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) milik perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Puguh menilai, perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor eksploitasi sumber daya alam, memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi lebih besar kepada masyarakat.

“Saya lebih sepakat kalau menggunakan dana CSR untuk membantu APBN dalam pelaksanaan MBG ini,” ungkapnya, Kamis (16/01/2025).

Politisi PKS tersebut menekankan pentingnya pemerintah menyusun skema yang jelas untuk pengambilan dan pengelolaan dana CSR, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan terarah. Menurutnya, dengan melibatkan CSR, program ini tidak hanya akan mendapatkan pendanaan tambahan tetapi juga mengurangi beban negara.

Selain dana CSR, wacana lain yang sempat mencuat adalah memanfaatkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Namun, Puguh menilai opsi tersebut lebih kompleks dan membutuhkan mekanisme yang sangat hati-hati. Menurutnya, dana ZIS seharusnya diprioritaskan untuk fakir miskin, sehingga penerapan pada program seperti MBG akan membutuhkan penyaringan yang rumit.

“Tujuan ZIS itu untuk fakir miskin. Kalau harus memilah jutaan penerima MBG untuk memastikan mereka benar-benar layak menerima, ini akan jadi pekerjaan yang sangat sulit. Selain itu, perlu koordinasi intensif dengan badan amil zakat agar tidak terjadi salah sasaran,” jelasnya.

Puguh mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan potensi dampak administratif yang besar jika menggunakan ZIS sebagai sumber pendanaan. Menurutnya, hal ini berbeda dengan CSR yang lebih fleksibel dan dapat langsung diarahkan untuk mendukung program seperti MBG.

“Pemerintah harus melihat potensi CSR ini sebagai peluang besar. Dengan langkah yang terorganisir, program ini akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.

Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH