03 April 2025

Get In Touch

IPPAMA Desak KPK Tuntaskan Kasus Dana Hibah Rp 3,1 Triliun di Jawa Timur

Aksi IPPAMA di depan Gedung DPRD Jatim, menuntut KPK menuntaskan kasus korupsi dana hibah di Jatim, Senin(20/1/2025).
Aksi IPPAMA di depan Gedung DPRD Jatim, menuntut KPK menuntaskan kasus korupsi dana hibah di Jatim, Senin(20/1/2025).

SURABAYA (Lenteratoday) – Ikatan Persatuan Putra Madura (IPPAMA) menggelar aksi unjuk rasa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera menuntaskan kasus korupsi Dana Hibah senilai Rp 3,1 triliun yang telah mencoreng nama baik Provinsi Jawa Timur dan melukai kepercayaan rakyat di depan Gedung DPRD Jatim, Senin(20/1/2025).

Dalam aksi tersebut, IPPAMA mengecam keras praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat legislatif dan eksekutif. Koordinator aksi, Acek Kusuma menyebut bahwa skandal ini mencerminkan pengkhianatan, terhadap amanah rakyat dan menghancurkan integritas moral pejabat yang seharusnya menjadi panutan.

"Kami tidak akan tinggal diam, melihat para pejabat yang diberi kepercayaan rakyat justru merampok uang negara. Jawa Timur adalah provinsi besar dengan potensi luar biasa, tetapi masa depannya kini terancam oleh korupsi sistematis seperti ini," tegas Acek dalam orasinya.

IPPAMA mendesak KPK untuk bertindak cepat, transparan, dan tanpa pandang bulu dalam menangani kasus ini. Mereka mendukung penuh langkah hukum terhadap 21 tersangka yang telah ditetapkan dan menuntut pengusutan lebih lanjut, terhadap nama-nama besar yang disebut terlibat termasuk mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Bappeda, dan sejumlah kepala dinas lainnya.

"KPK harus menunjukkan keberanian, untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum, karena ini menyangkut masa depan rakyat Jawa Timur," ujarnya.

Menurut Acek, kasus ini tidak hanya sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi merupakan ancaman besar terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Ia menekankan pentingnya langkah tegas, untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Kami meminta KPK untuk tidak gentar terhadap intervensi pihak mana pun. Hanya dengan tindakan hukum yang tegas dan transparan, keadilan bisa ditegakkan, dan rakyat kembali percaya pada pemerintah," pungkasnya.

Aksi protes ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat, terhadap kerugian negara yang fantastis akibat skandal Dana Hibah. IPPAMA menilai bahwa korupsi seperti ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak moralitas dan masa depan generasi mendatang.

Reporter: Pradhita/Editor: Ais

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.