TRENGGALEK (Lenteratoday) - Setiap tahun ribuan warga Trenggalek memilih bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri, dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.
Menurut data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Trenggalek, mayoritas PMI asal Trenggalek bekerja di sektor informal dengan terbanyak negara tujuan Taiwan.
Disampaikan Kepala Disperinaker Kabupaten Trenggalek, Heri Yulianto warga dari wilayahnya, menjadi daerah penyumbang PMI terbesar kedelapan di Jawa Timur.
"Kabupaten Ponorogo berada di peringkat pertama, disusul Blitar, Malang, Banyuwangi, Tulungagung, Madiun, Kediri, dan Trenggalek," ungkap Heri, Kamis(23/1/2025).
Heri juga memaparkan tren keberangkatan PMI selama tiga tahun terakhir, ada tahun 2022, tercatat 2.040 PMI berangkat ke luar negeri. Sementara pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 1.875 orang.
"Di tahun 2024, jumlah PMI yang berangkat kembali naik tipis menjadi 1.880 orang. Dari jumlah tersebut, 52 persen adalah perempuan dan 48 persen laki-laki," jelasnya.
Sebagian besar PMI asal Trenggalek memilih Taiwan sebagai tujuan utama, sebanyak 1.044 orang atau 53 persen PMI tahun 2024 berangkat ke Taiwan.
"Ini karena pekerjaan di sektor informal, seperti asisten rumah tangga dan pengasuh lansia, relatif mudah didapatkan," ujar Heri.
Ia juga menjelaskan perbedaan gaji antara sektor formal dan informal. Untuk sektor informal di Taiwan, rata-rata gaji mencapai Rp 9 juta per bulan.
"Sementara, PMI formal di sana bisa mendapatkan gaji hingga Rp 14 juta. Di negara lain seperti Korea Selatan, gaji formal bahkan mencapai Rp 25 juta," paparnya.
Sebaran PMI asal Trenggalek juga tidak merata, ada 6 kecamatan dengan jumlah keberangkatan terbanyak.
"Kecamatan Watulimo menjadi penyumbang terbanyak dengan 500 orang PMI, disusul Durenan 264 orang, Munjungan 215 orang, Pogalan 149 orang, Gandusari 146 orang, dan Dongko 118 orang," tambahnya.
Selain mendorong keberangkatan yang legal, Heri menegaskan pentingnya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahaya TPPO dan menghindari jalur ilegal," tegasnya.
Disperinaker juga memberikan perhatian khusus kepada PMI purna, atau mereka yang telah selesai masa kontraknya.
"Kami memberikan pelatihan wirausaha, seperti pembuatan jenang di Desa Ngadirejo atau olahan ikan di Desa Sambirejo. Ini agar mereka bisa memanfaatkan penghasilan yang diperoleh untuk kesejahteraan jangka panjang," jelas Heri.
Upaya ini sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Heri berharap, melalui pelatihan dan pemberdayaan, PMI purna dapat menciptakan usaha mandiri dan tidak kembali bekerja di luar negeri.
"Harapan kami, mereka mampu mengelola keuangan secara berkesinambungan dan menciptakan wirausaha baru," pungkasnya.
Reporter: Herlambang/Editor: Ais
.jpg)
