
SURABAYA (Lentera) - Puluhan perwakilan Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKSS) se-Jawa Timur menggelar pertemuan dengan Komisi E DPRD Jawa Timur. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum soal keberlanjutan sekolah terbuka. Mencontoh Jawa Barat yang menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) terkait hal ini.
Menurut Dewan Pengawas FKSS Jawa Timur, Basa Alim Tualeka, keberadaan SMA terbuka diatur dalam Pergub Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SMA Terbuka. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi 151 SMA negeri dan swasta yang menjadi sekolah induk penyelenggara SMA terbuka di kota dan kabupaten di Jawa Barat.
"Sekolah terbuka sangat membantu masyarakat yang tidak dapat bersekolah di jalur reguler dan berperan dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan," ungkap Basa Alim Tualeka, Selasa (11/2/2025).
Menganggapi hal itu, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari, mengaku terkejut dengan keberadaan sekolah terbuka di Jawa Timur yang selama ini luput dari perhatian. "Dulunya ini program nasional, namun kami baru tahu dari FKSS bahwa masih ada sekitar 400 siswa yang belajar di sekolah terbuka," ujarnya.
Sri Untari menambahkan setelah program nasional sekolah terbuka berakhir tiga tahun lalu, Dinas Pendidikan Jawa Timur tidak memberikan informasi kepada DPRD terkait kelanjutannya. Akibatnya, tenaga pengajar di sekolah terbuka kini mengandalkan pendanaan mandiri tanpa bantuan dari pemerintah.
"Ini tidak boleh terjadi. Kami akan mengecek ke Dinas Pendidikan Jawa Timur mengenai nasib sekolah terbuka ini. Secara pribadi, saya menilai sekolah terbuka harus dilanjutkan," pungkasnya.
Di Jawa Barat, lanjut Sri Untari, ratusan sekolah terbuka tetap berjalan meskipun tanpa pembiayaan dari pemerintah dan tidak menerima dana BOS. FKSS Jawa Timur bahkan menyatakan kesiapan untuk menyusun draft pergub terkait sekolah terbuka guna memastikan keberlanjutannya.
Reporter: Pradhita/Co-Editor: Nei-Dya