WASHINGTON (Lentera)-Presiden AS Donald Trump mengancam akan mebombardir Iran jika mereka terus mengembangkan senjata nuklir.
"Jika mereka tidak membuat kesepakatan, akan ada pengemboman," kata Trump kepada koresponden NBC News dalam sesi wawancara pada Sabtu (29/3/2025). Tak hanya itu, Trump juga mengancam akan menghukum Iran dengan tarif sekunder.
Meski demikian, masih belum jelas apakah Trump mengancam mengebom Iran lewat pesawat tempur AS atau dalam operasi yang dikoordinasikan dengan Israel.
Sementara dalam video yang dirilis pada Minggu (30/3/2025) oleh media pemerintah Iran, Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan pihaknya menolak negosiasi langsung.
Tanggapan Teheran itu disampaikan kepada perantara di Oman oleh Menlu Abbas Araghchi.
"Tapi pemimpin tertinggi (Ayatollah Ali Khamenei) juga menekankan negosiasi tidak langsung dapat dilanjutkan," kata Pezeshkian, dikutip dari AFP, Senin (31/3/2025).
"Kami tidak menghindari negosiasi. Malah ketidaksetiaan mereka lah yang menyebabkan masalah bagi kami sejauh ini. Mereka harus membuktikan bahwa mereka dapat membangun kepercayaan terkait keputusan, dan saya harap ini dapat terwujud," lanjutnya.
Sebelumnya, Menlu Israel Gideon Saar mengatakan kepada Politico akhir bulan lalu bahwa untuk menghentikan program nuklir Iran sebelum dijadikan senjata, opsi militer harus selalu dipertimbangkan.
Analis mengatakan Iran membutuhkan beberapa minggu lagi memproduksi senjata nuklir yang dapat dikirim -- meski Teheran membantah sedang membuat senjata itu. Namun, serangan itu dapat membuat konflik yang lebih meluas.
Trump pada 2018 menarik AS keluar dari perjanjian untuk mencabut sanksi Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya. Namun, Trump menunjukkan sikap berbeda di periode keduanya sebagai presiden, di mana dia menyatakan terbuka dengan pembicaraan kesepakatan baru yang dapat mengurangi risiko eskalasi militer.
Pada awal Maret, Trump mengungkapkan telah mengirim surat proposal pembicaraan kepada pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Tapi, Trump juga mendorong program tekanan maksimum berupa sanksi tambahan dan ancaman atas aksi militer.
Editor: widyawati/berbagai sumber
.jpg)
