JAKARTA (Lentera) -Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi membantah kabar bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah membunuh 11 prajurit TNI yang menyamar sebagai warga di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
"11 orang ini diklaim sebagai tentara (oleh KKB). Tentara itu (pasti) tercatat namanya, teregister namanya," kata Kristomei saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).
"Nah, hari ini tidak ada satu pun prajurit TNI atau Polri yang gugur di sana. Artinya apa? Artinya, itu adalah hoaks yang disampaikan oleh pihak KKB," tambah dia.
Kristomei mengatakan, KKB sengaja menyebarkan kabar tersebut sebagai bagian dari agenda propaganda mereka.
Sebab, mereka khawatir jika dicap sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM) oleh dunia internasional jika ketahuan membunuh warga sipil.
"Dia (OPM) berpura-pura bahwa itu (yang dibunuh) militer. Kenapa dia bilang itu militer? Supaya dia terlepas dari tuduhan bahwa dia sebagai pelanggar hak asasi manusia," katanya.
"Makanya dia sampaikan itu. Paling gampang, itu tentara katanya," sambung Kapuspen.
Hingga kini, ia menambahkan, personel TNI dan Polri masih terus berjaga di sana untuk memastikan situasi dan kondisi di Yahukimo tetap kondusif.
"Kita tidak terpengaruh juga dengan propaganda-propaganda ini. Baik pembinaan teritorial, secara humanis, pendekatan ke adat, tetap kita lakukan secara ideologis ya," tutur Kapuspen, mengutip Kompas.
Sebelumnya, TPNPB-OPM mengeklaim membunuh 11 warga di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang diduga sebagai intelijen Indonesia.
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyatakan, pihaknya telah menerima laporan resmi dari markas OPM Yahukimo soal pembunuhan 11 warga tersebut.
"Kami telah menerima laporan dari Panglima TPNPB Yahukimo, Belkius Kobak kalau mereka membunuh 11 warga diduga intelijen aparat keamanan," kata Sebby, Selasa (8/4/2025) malam.
Ia menyatakan, pembunuhan dilakukan selama tiga hari belakangan ini dan menyatakan siap bertanggung jawab.
"Kami minta Presiden Prabowo Subianto hentikan pengiriman pasukan ke Papua, seperti menyamar sebagai pendulang dan profesi lainnya," ungkapnya (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
